Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Pemerintah Harus Tingkatkan Tes Masif PCR

by
Anggota Komisi IX DPR RI dari F-PKS, Kurniasih Mufidayati.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 harus segera diputuskan. Jika tidak, akhir dari pandemi ini di Indonesia dipastikan bakal sangat lambat.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayat dalam keterangan persnya, Kamis (23/4/2020).

Untuk memutusnya, menurut Mufida, tes masif (rapid test) berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) harus segera dilakukan.

Karena itu, sudah waktunya pemerintah mengambil langkah cepat melakukan tes PCR secara masif, yakni dilakukan Tracing, Clustering dan Containing terhadap pasien dan semua kontak pasien.

Apalagi, politisi perempuan dari PKS itu menilai kalau saat ini, kemampuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan tes berbasis PCR masih sangat terbatas. Pada Rabu, 22 April 2020 misalnya, hanya dilakukan pengujian terhadap 1.188 pasien Covid-19.

“Padahal, Presiden pada 13 April 2020 telah meminta Kemenkes melakukan 10.000 pengujian setiap hari,” sebutnya lagi.

Lanjut Mufida, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah tes masif per hari di Indonesia juga masih sangat rendah. Per 21 April misalnya, berdasarkan data Worldmeter, Indonesia baru sekitar 182-an tes per 1 juta populasi. Sementara Malaysia sudah 3.344 tes per 1 juta populasi.

“Filipina yang kondisinya relatuf sama dengan kita, sudah mampu melakukan 547 tes per 1 juta penduduk. Bahkan Colombia sudah melakukan 1.281 tes per 1 juta penduduk. Jika tes masif berbasis PCR ini tidak segera ditingkatkan, saya khawatir akhir dari pandemi Covid-19 di Indonesia ini bakal sangat lamban,” ucapnya.

Selain tes masif PCR, masih menurut Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes Laboratorium, mengingat semakin banyak korban yang meninggal, dimakamkan dengan proses SOP Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar dan belum tentu positif.

“Hal ini sangat menyayat hati keluarga korban. Belum lagi jika terjadi penolakan pemakaman jenazah. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini,” tegas dia sambil menambahkan agar semua kebutuhan alat dan obat untuk proses tes masif dan tes di laboratorium harus disediakan oleh pemerintah pusat, agar semua upaya pemutusan mata rantai penyebaran bisa segra efektif.

Mufida menambahkan, refocusing maupun realokasi anggaran Kemenkes harus memadai nilainya untuk pelaksanaan aksi prioritas ini. Penyediaan alat tes merupakan langkah hulu dalam penanganan pandemi ini. Maka, saat ini juga harus ditingkatkan.

“Inilah saatnya negara hadir melindungi rakyatnya dengan melakukan intervensi dalam strategi pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19,” katanya lagi.

Mufida juga menilai, efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini diterapkan di sejumlah daerah, akan dapat tercapai jika didukung dengan aksi tes masif berbasis kelurahan.

“Dengan demikian bisa langsung terlacak di tengah masyarakat, mana yang ODP dan PDP, selanjutnya dilakukan isolasi supaya tidak menyebar lebih luas,” demikian Anggota Fraksi PKS DPR RI itu mengatakan. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.