BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak cukup hanya dengan membangun hunian berharga murah. Lokasi, akses transportasi, fasilitas publik, hingga kemampuan membayar cicilan harus menjadi bagian dari perencanaan agar rumah subsidi benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady mengatakan, pembangunan hunian MBR perlu dilakukan secara komprehensif. Menurut dia, rumah yang secara harga terjangkau dapat kehilangan manfaatnya apabila penghuni harus menanggung biaya mobilitas yang tinggi karena lokasi yang jauh dari pusat aktivitas.
“Punya rumah layak bukan sekadar impian, tapi bagaimana memastikan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar bisa mendapatkannya,” ujar Hamka melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (2/9/2026).
Hamka mengatakan lokasi rumah merupakan bagian penting dari kebijakan perumahan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari penghuni. Masyarakat membutuhkan akses yang mudah menuju tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, maupun layanan publik lainnya.
Karena itu, pembangunan rumah subsidi, menurut dia, harus mempertimbangkan konektivitas kawasan dengan jaringan transportasi publik. Pendekatan tersebut dinilai dapat menekan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan masyarakat setiap hari.
“Artinya, rumah subsidi harus berada di lokasi yang layak, mudah dijangkau, dan tidak justru membebani masyarakat dengan biaya transportasi maupun dengan cicilan yang terlalu berat,” tegasnya.
Hamka menilai konsep hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik dapat menjadi salah satu pendekatan dalam menjawab kebutuhan tersebut. Ia mengapresiasi konsep Transit Oriented Development (TOD) Samesta Mahata Serpong, yang menghubungkan kawasan hunian dengan transportasi publik.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah connecting bridge yang menghubungkan kawasan hunian dengan stasiun. Konektivitas tersebut memungkinkan penghuni memperoleh akses yang lebih mudah terhadap transportasi umum untuk mendukung perjalanan sehari-hari.
Menurut Hamka, pola integrasi seperti itu perlu mendapat perhatian dalam pengembangan hunian MBR. Kedekatan antara tempat tinggal dan transportasi publik tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga berpotensi mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi.
Dengan pendekatan tersebut, rumah tidak lagi dipandang sebatas bangunan tempat tinggal. Hunian menjadi bagian dari ekosistem kawasan yang terhubung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat.
Selain lokasi, Hamka menyoroti kemampuan MBR dalam memenuhi kewajiban cicilan rumah. Harga rumah yang telah memperoleh subsidi, menurut dia, tetap harus diikuti skema pembiayaan yang realistis bagi kelompok sasaran.
Ia mengapresiasi skema bunga rendah dalam konsep hunian yang ditinjaunya karena dapat membantu mengurangi beban cicilan masyarakat.
Menurut Hamka, pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program perumahan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat yang menjadi sasaran program bukan hanya mampu memperoleh rumah, tetapi juga mampu mempertahankan kepemilikannya.
“Kita ingin hunian MBR benar-benar menghadirkan rumah yang layak, terjangkau, dan mudah diakses, sehingga masyarakat bisa memiliki tempat tinggal sekaligus kualitas hidup yang lebih baik,” katanya lagi.
Hamka memastikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Pengawasan tersebut mencakup pembangunan rumah, akses transportasi, fasilitas pendukung, hingga skema pembiayaan yang dapat dijangkau MBR.
Ia mengatakan kebutuhan terhadap hunian layak masih menjadi pekerjaan besar. Sebagian masyarakat belum memiliki rumah yang layak, sementara kelompok lainnya masih tinggal di hunian yang membutuhkan peningkatan kualitas.
Dalam konteks tersebut, Hamka menilai program pemerintah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah tetap memiliki peran penting. Program tersebut membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah yang telah ditempati sehingga lebih memenuhi aspek kelayakan, kesehatan, dan keselamatan.
Menurut dia, keberhasilan kebijakan perumahan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah unit yang dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan penghuninya.
Hunian yang terjangkau, berada di lokasi strategis, terhubung dengan transportasi publik, serta memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Karena itu, Hamka menilai diperlukan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan DPR agar kebijakan perumahan tidak berjalan secara parsial. (Asim)
