BERITABUANA.CO, JAKARTA – Isu perombakan kabinet menguat jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri tidak menutup kemungkinan melakukan reshuffle besar-besaran sebagai bentuk evaluasi total terhadap kinerja para pembantunya.
Menanggapi sinyal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan keras. PKS meminta Presiden selektif dan memastikan tidak ada lagi anggota kabinet yang terjerat kasus korupsi.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPP PKS, Mardani Ali Sera, berharap Presiden bisa lebih bijak dalam memilih pembantu.
“Kami mendoakan Presiden bisa bijak mencari pembantu. Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi. Pengawasan dan kepemimpinan mesti tegas dan bisa mencegah korupsi,” ujar Mardani kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).
Mardani menekankan, evaluasi kabinet harus memiliki tolok ukur yang jelas dan tidak mengabaikan suara publik.
“Mesti jelas parameternya. Benar hak prerogatif tapi common sense dan opini publik juga utama,” tegasnya.
Evaluasi Terus-Menerus
Sebelumnya, dalam program wawancara “Prabowo Menjawab” pada Rabu (16/9/2026), Presiden Prabowo menjawab pertanyaan dari Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV, Rivana Pratiwi, soal kepuasan terhadap kinerja menteri dan peluang reshuffle di momentum dua tahun pemerintahan.
Prabowo menyebut evaluasinya terhadap kabinet dilakukan secara berkelanjutan. Secara objektif, ia menilai timnya sudah bekerja dengan baik.
“Saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke,” kata Prabowo.
Ia menganalogikan kabinet seperti kesebelasan sepak bola yang memiliki pemain inti, striker, dan pemain cadangan. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini masih pada persoalan-persoalan mendasar karena kompleksnya masalah Indonesia.
Prabowo juga mengakui ada kementerian yang tidak berada di garis depan, namun tetap bekerja sesuai inisiatif dan kewenangan masing-masing.
Terkait alasan reshuffle, Prabowo menyebut ada dua faktor utama. Untuk promosi dan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban jika ada yang melakukan kesalahan.
“Organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus mampu untuk mengganti orang yang bener,” jelasnya.
Prabowo juga menegaskan tidak akan melindungi anak buahnya yang bermasalah hukum. Ia mencontohkan pernah didatangi KPK yang melaporkan dugaan pelanggaran pejabatnya.
“Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini pejabat ini begini, begini’. Ya gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” ungkapnya.
Saat ditanya kembali apakah momentum dua tahun akan menjadi saat evaluasi besar, Prabowo menilai hal itu logis.
“Saya kira itu sesuatu yang logis ya, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” pungkas Prabowo. (Jal)
