BERITABUANA.CO, WASHINGTON DC – Presiden AS Donald Trump mulai menerapkan larangan akses bagi wartawan CNN, MS NOW, dan Politico ke kompleks Gedung Putih.
Pelarangan itu berlaku efektif pada Sabtu, 19 September 2026, sehari setelah Trump mengumumkannya lewat Truth Social pada Jumat, 18 September 2026. Trump menuduh ketiga media tersebut menyebarkan berita palsu tentang dirinya, pemerintahannya, dan AS.
Pada Sabtu pagi, para wartawan dari ketiga media itu ditolak masuk. Kartu akses pers mereka juga disita oleh petugas.
Koresponden Gedung Putih MS NOW, Akayla Gardner, mengaku ditolak bersama fotografernya. Ia menyebut ini penolakan fisik pertama setelah pengumuman Trump.
MS NOW mengecam langkah itu dan menyebut Gedung Putih milik rakyat yang dibiayai pajak, serta menegaskan akan tetap meliput berdasarkan hak Amandemen Pertama.
CNN mengonfirmasi kejadian serupa dan menyebut larangan itu sebagai serangan ilegal terhadap hak konstitusional media untuk meliput tanpa intervensi pemerintah.
Politico juga mengalami hal sama. Pemimpin Redaksi Jonathan Greenberger mengatakan wartawannya, Cheyenne Haslett, ditolak Secret Service dan kartu aksesnya disita.
Gedung Putih saat dimintai tanggapan hanya merujuk pada pernyataan Trump sebelumnya.
Alasan Larangan
Di Truth Social, Trump menulis media tersebut tidak boleh terus melaporkan fiksi dan kebohongan tentang Presiden AS. Di Ruang Oval, ia mengatakan keputusan itu bukan karena satu berita, melainkan akumulasi pemberitaan selama bertahun-tahun.
“Anda menjadi muak dengannya,” kata Trump. Ia juga menyebut The New York Times dan The Washington Post berpotensi mendapat pembatasan serupa.
Tuai Penolakan
Keputusan ini memicu penolakan luas. Ketiga media yang diblokir mengisyaratkan akan menempuh jalur hukum karena dinilai melanggar kebebasan pers dalam Amandemen Pertama.
Associated Press (AP) menyatakan dukungan dan menyebut tidak boleh ada pembalasan pemerintah karena pilihan kata media. White House Correspondents’ Association (WHCA) melalui presidennya Jacqui Heinrich juga meminta akses segera dipulihkan agar pers independen tetap bisa mengawasi pejabat terpilih.
Pengacara ACLU, Arthur Spitzer, menilai langkah Trump berpotensi bermasalah secara konstitusional karena pemerintah tidak boleh membatasi media hanya karena tidak suka pemberitaannya.
Trump sendiri mengakui larangannya mungkin tidak bertahan di pengadilan, namun tetap penting untuk ditunjukkan.
Ini bukan kali pertama. Di periode pertama menjabat, Gedung Putih pernah mencabut akses koresponden CNN Jim Acosta, namun pengadilan federal memerintahkan akses dipulihkan. Saat ini pemerintahannya juga digugat terkait pembatasan akses AP ke Ruang Oval dan Air Force One. (Kds(
