BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah didesak segera menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi ledakan limbah baterai kendaraan listrik dalam tiga hingga lima tahun mendatang. Persiapan sejak dini dinilai penting agar limbah baterai yang berpotensi mengandung bahan berbahaya tidak berubah menjadi persoalan lingkungan serius di masa depan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha mengatakan, pemerintah tidak boleh menunggu volume limbah baterai kendaraan listrik menumpuk sebelum merumuskan kebijakan pengelolaannya. Regulasi mengenai pengumpulan, pengolahan, hingga daur ulang baterai perlu disiapkan seiring pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.
“Ya kita buat rekomendasinya sekarang, mungkin buatnya tahun depan. Tapi kan jadi semacam limbah yang sangat berbahaya. Sampah yang sangat berbahaya yang pertama,” kata Toha dalam keterangan persnya, Kamis (10/9/2026).
Menurut Toha, persoalan limbah baterai perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Pertumbuhan kendaraan listrik tidak cukup hanya didorong melalui insentif dan perluasan pasar, tetapi juga harus diikuti kesiapan pemerintah menangani limbahnya ketika baterai memasuki akhir masa pakai.
Selain persoalan limbah, Toha menyoroti aspek keselamatan teknologi baterai yang digunakan pada kendaraan listrik. Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap perbedaan tingkat risiko antara baterai berbasis nikel dengan kandungan di atas 80 persen dan baterai berbasis besi, terutama terkait potensi terbakar serta kecepatan pengisian daya listrik.
Aspek tersebut, kata dia, penting dikaji untuk memastikan perkembangan teknologi kendaraan listrik tetap sejalan dengan standar keselamatan bagi masyarakat.
Di sisi lain, Toha menyoroti perlindungan konsumen di tengah semakin gencarnya pemasaran berbagai jenis kendaraan listrik yang turut mendapat dukungan dan fasilitas insentif dari pemerintah.
Menurutnya, konsumen harus mendapatkan jaminan keamanan dan informasi yang memadai sebelum memilih kendaraan listrik. Pemerintah juga perlu memastikan standar keselamatan produk berjalan seiring dengan ekspansi industri kendaraan listrik nasional.
“Jangan sampai kita hanya mengejar pertumbuhan kendaraan listrik, tetapi persoalan keamanan konsumen dan limbah baterainya justru menjadi beban di kemudian hari,” kata Toha.
Toha menegaskan, pengembangan industri kendaraan listrik harus dibangun secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah terhadap industri dan konsumen perlu dibarengi dengan sistem pengelolaan limbah, standar keselamatan, serta perlindungan konsumen yang kuat.
Dengan demikian, transisi menuju kendaraan listrik tidak hanya menghasilkan pertumbuhan industri dan penggunaan energi yang lebih bersih, tetapi juga mencegah munculnya persoalan lingkungan baru akibat limbah baterai di masa mendatang. (jim)
