BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran di tengah kondisi fiskal negara yang menghadapi keterbatasan ruang anggaran. Langkah tersebut dinilai sangat krusial agar kebijakan fiskal pemerintah tetap terukur, akuntabel, dan berkelanjutan demi mencegah peningkatan beban utang negara.
Menanggapi dari sisi parlemen, Darmadi menjelaskan DPR RI telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan baik, khususnya dalam mengawasi kinerja pemerintah. Namun, ia tetap mendorong agar fungsi pengawasan tersebut terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel.
“DPR banyak melakukan pengawasan dengan baik, dengan ketat, supaya pemerintah bisa berjalan dan efektif,” kata Darmadi saat ditemui wartawan jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan DPR RI telah menjalankan fungsi legislasi dengan menghasilkan sejumlah undang-undang strategis. Selain itu, terangnya, berbagai regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
“DPR RI telah mengesahkan sejumlah undang-undang strategis untuk memperkuat tata kelola nasional dan beberapa regulasi penting yang lahir meliputi UU BUMN, UU P2SK, serta UU PFII. Berbagai regulasi ini dirancang guna menopang penyelenggaraan pembangunan secara lebih kokoh,” ujarnya.
Meski nilai fungsi DPR RI telah berjalan baik, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap pengawasan terhadap pemerintah dapat semakin ditingkatkan. Baginya, penguatan pengawasan menjadi penting di tengah kondisi fiskal pemerintah yang menghadapi keterbatasan ruang anggaran.
“Jadi, fungsi DPR saya pikir dijalankan dengan baik, dan saya berharap DPR lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah,” katanya.
Tidak henti, dirinya juga menekankan, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara optimal agar kebijakan fiskal pemerintah tetap terukur dan berkelanjutan. Sebab, jika dibiarkan, ia menilai pengawasan yang lemah bisa berdampak pada peningkatan beban utang negara.
“Karena memang kita dihadapkan pada anggaran yang begitu ketat. Kalau tidak diawasi dengan baik-baik, ya utang akan bertambah terus,” jelas Darmadi. (jim)
