BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan kembali memperlihatkan persoalan mendasar dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB): negara dinilai tidak boleh terus bekerja secara reaktif setelah kekerasan terjadi. Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah menyusun roadmap pemberantasan KKB yang mengintegrasikan strategi keamanan, perlindungan masyarakat sipil, dan kehadiran negara secara berkelanjutan.
Bagi Soleh, kekerasan bersenjata di Papua tidak semestinya diperlakukan sebagai rangkaian insiden yang berdiri sendiri. Setiap penembakan menuntut penegakan hukum, tetapi pada saat yang sama menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi negara dalam menghadapi ancaman keamanan yang terus berulang.
Desakan tersebut disampaikan Soleh menyusul penembakan rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026). Tiga pegawai pemerintah dilaporkan tewas dalam perjalanan menuju lokasi kegiatan cetak sawah.
Soleh menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh menjadi bagian dari siklus kekerasan yang terus berulang di Papua.
“Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” kata Soleh melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).
Menurut politikus PKB tersebut, roadmap diperlukan agar kebijakan keamanan di Papua tidak berhenti pada respons terhadap serangan. Pemerintah perlu memiliki strategi yang dapat mengarahkan langkah aparat secara lebih terukur dan konsisten.
Dalam perspektif keamanan, kata Soleh, keberadaan negara tidak cukup ditunjukkan melalui pengerahan aparat setelah terjadi penembakan. Negara juga harus memastikan masyarakat sipil dapat menjalankan aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari tanpa terus dibayangi ancaman kekerasan.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang hanya bertumpu pada respons terhadap setiap insiden berpotensi membuat pemerintah terjebak dalam pola yang sama: kekerasan terjadi, aparat bergerak, kasus ditangani, tetapi ancaman kembali muncul.
“Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” ujar dia.
Karena itu, Soleh mendorong pemerintah menjadikan penanganan KKB sebagai agenda keamanan jangka panjang. Strategi tersebut, menurut dia, harus tetap menempatkan perlindungan masyarakat sipil sebagai bagian penting dari operasi negara.
Di tengah tuntutan tersebut, Soleh juga meminta aparat TNI dan Polri bergerak cepat mengungkap penembakan terhadap rombongan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya. Penegakan hukum dinilai penting untuk memastikan pelaku diproses berdasarkan hukum sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” kata dia.
Satgas Operasi Damai Cartenz menyebut penembakan terjadi pada Rabu (9/9) sekitar pukul 15.53 WIT. Saat itu, rombongan 11 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya sedang dalam perjalanan dari Wamena menuju Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan tiga pegawai berstatus ASN tewas dalam serangan tersebut. Mereka adalah WB (24), AR (49), yang merupakan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya, serta AAM (35).
Bagi Soleh, tragedi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat persoalan Papua bukan hanya dari perspektif penanganan sebuah serangan, tetapi juga dari sisi efektivitas strategi keamanan negara. Tanpa arah kebijakan yang jelas dan berkelanjutan, respons terhadap kekerasan berisiko terus bergerak mengikuti peristiwa, sementara masyarakat sipil tetap menjadi pihak yang paling rentan menanggung akibatnya. (Asim)
