BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mendesak pemerintah mengoptimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya jumlah titik panas (hotspot) di berbagai daerah. Ia menilai pemerintah harus bergerak cepat agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak ekologis, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat.
Sonny mengatakan dirinya langsung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan setelah menerima laporan mengenai perkembangan karhutla di lapangan. Menurutnya, situasi tersebut harus mendapat perhatian penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
“Begitu melihat pemberitaan hari ini, saya langsung berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, Bapak Dwi Januanto. Saya meminta agar situasi ini segera diberikan atensi penuh,” ujar Sonny dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan per 16 Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 383,07 hektare. Luasan tersebut terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral.
Sementara itu, secara nasional luas kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 107 ribu hektare. Sonny menjelaskan, ribuan hotspot yang terpantau melalui satelit tidak seluruhnya menunjukkan kebakaran aktual atau fire spot. Di Kalimantan Selatan sendiri tercatat 34 hotspot berkategori sedang hingga tinggi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kabupaten Tapin sebanyak 13 titik.
Menurut Sonny, kebakaran yang benar-benar terjadi saat ini masih terfokus di dua lokasi lahan semi-gambut, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu seluas dua hektare dan Kota Banjarbaru seluas dua hektare.
“Untuk fire spot atau kebakaran riil, saat ini tengah ditangani di dua lokasi lahan semi-gambut, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (2 Ha) dan Kota Banjarbaru (2 Ha). Syukurlah, kualitas udara masih dalam kategori sedang dan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor masih normal dengan jarak pandang 10 km,” katanya.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menetapkan status siaga karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi dasar penting untuk mempercepat berbagai upaya pencegahan.
Sonny menjelaskan, sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan pemerintah, mulai dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 15 Juli, pembukaan pintu air untuk pembasahan lahan gambut, patroli terpadu dan mandiri, hingga penempatan 180 personel Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkar) Manggala Agni di wilayah Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut.
Meski demikian, ia menilai kapasitas penanganan karhutla masih belum memadai jika dibandingkan dengan besarnya ancaman yang dihadapi. Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala utama.
“Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, terlihat jelas bahwa jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla memang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan, saya sudah secara tegas meminta agar kementerian menambah jumlah personel dan peralatannya, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi terkini,” ujarnya.
Sonny menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara lintas sektor dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat koordinasi agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif.
Ia juga mengusulkan empat langkah strategis, yakni mengoptimalkan anggaran mitigasi pra-bencana melalui APBD, mempercepat pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah penetapan status siaga darurat, mengintegrasikan anggaran lintas sektor termasuk Dana Desa untuk pencegahan karhutla, serta memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.
Selain pemerintah, Sonny meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan ikut bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, terutama di kawasan yang selama ini menjadi langganan munculnya titik panas.
“Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, yang wilayah sekitarnya sering menjadi langganan titik hotspot, harus proaktif memberikan dukungan personel maupun armada. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan berlepas tangan dari tanggung jawab kelestarian lingkungan di sekitar konsesi mereka,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi langkah pemerintah dalam menangani karhutla agar dampak terhadap lingkungan, perekonomian, dan masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin. (Asim)
