BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan mengurangi anggaran bahan makanan per porsi untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), meski ada efisiensi yang significan.
Hal itu diungkapkan langsung Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditanya wartawan di gedung Juanda, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Purbaya pun kemudian, menegaskan kembali bahwa anggaran makanan dalam MBG sebesar Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per porsi.
Jadi, tambah Purbaya, antara BGN dan Kemenkeu juga sudah sepakat untuk memangkas anggaran MBG setelah pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (25/6/2026) kemarin sore.
“Kemarin saya ketemu dengan Kepala BGN di sini (Kemenkeu), Dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG. Saya pikir cukup signifikan penghematannya, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya.
Purbaya melanjutkan, anggaran MBG setelah pemangkasan lebih lanjut bisa lebih rendah dari Rp268 triliun pada 2026. Bahkan sebelum adanya pemangkasan awal, anggaran MBG masih mencapai Rp335 triliun.
“Cukup signifikan pengurangannya yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri. Jadi bisa ditanyakan ke Kepala BGN,” terangnya.
Purbaya menambahkan, evaluasi dan pemangkasan anggaran MBG ini tidak turut mengurangi porsi menu makan dan gizinya.
“Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Tapi itu yang lebih tahu ranahnya Kepala BGN,” jelasnya.
BGN Sudah Semakin Baik
Kemudian Purbaya menjelaskan juga bahwa kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) kini semakin erat setelah berganti pucuk pimpinan.
“Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik. Kalau dulu kan saya masuk pada ribut tuh. Sekarang kan enggak,” ujar Purbaya.
Salah satu kerja sama tersebut adalah Purbaya mengatakan bahwa pihaknya akan turun tangan untuk membantu BGN mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar program prioritas MBG dapat berjalan lebih baik.
“Kadang-kadang rupanya mereka (BGN) susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau begitu yaudah yang menguasai di daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPBG secara berkala,” katanya.
Purbaya pun mengatakan bahwa nantinya Kemenkeu bisa memiliki hak untuk merekomendasikan penutupan dapur SPPG jika dilakukan dengan tidak benar. Usul ini pun kata menkeu disetujui oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN).
“Mereka setuju, kalau gak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya juga mengatakan akan membantu sumber daya manusia yang ahli dalam bidang keuangan dan finansial sehingga jalannya MBG bisa jauh lebih baik. (Ram)
