BERITABUANA.CO, JAKARTA – PLN harus segera menangani pemadaman listrik bergilir khususnya yang terjadi di wilayah Jawa, Sumatra dan Bali, baik dari aspek pasokan batubara maupun kinerja pembangkit.
“Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke dapil (daerah pemilihan) di Kota Bogor hari Jumat sore (19 Juni),” ungkap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/6/2026).
Eddy mengaku memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata.
Padahal, kata dia, di negara yang kaya akan produksi batubara, krisis pasokan batubara sepatutnya tidak sampai terjadi. Oleh karena itu, ia mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batubara, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat itu juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat perizinan produksi batubara agar produsen bisa segera bekerja agar pasokan batubara dalam negeri bisa terpenuhi.
“Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang “nakal” dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation,” kata Eddy.
Eddy pun meminta semua pemangku kepentingan untuk memandang kejadian pemadaman listrik berkala ini sebagai momentum untuk mempercepat transisi energi dengan membangun sumber-sumber energi terbarukan yang sebagian besar dapat menggantikan ketergantungan listrik nasional dari batubara
“Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal,” ujar Eddy.
“Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100GW dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan energi nasional,” pungkas Doktor Ilmu Politik UI ini. (Jal)
