BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengurangan 17 perjalanan KRL hingga akhir September 2026 menjadi ujian bagi pemerintah dan operator transportasi publik untuk menjaga keseimbangan antara keselamatan armada dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pengurangan perjalanan tersebut tidak berujung pada kepadatan penumpang, waktu tunggu yang lebih panjang, dan penurunan kualitas pelayanan, terutama di rute Bogor–Jakarta Kota.
“Keselamatan penumpang tentu tidak boleh ditawar. Tetapi jangan sampai persoalan armada kemudian dibayar oleh masyarakat dengan kereta yang semakin padat, waktu tunggu lebih lama, dan pelayanan yang menurun,” kata Mufti saat dihubungi, Jumat (11/9/2026).
KAI Commuter Indonesia mengurangi 17 perjalanan KRL hingga akhir September karena sejumlah armada menjalani perawatan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi kereta tetap memenuhi aspek keselamatan operasional.
Mufti mengatakan pemeriksaan dan perawatan armada merupakan langkah yang tidak dapat ditunda. Namun, kewajiban menjaga keselamatan, menurut dia, harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab memastikan kebutuhan perjalanan masyarakat tetap terpenuhi.
Ia meminta pemerintah dan KAI Commuter menyiapkan skenario operasional yang mampu menjaga kapasitas angkutan selama sebagian perjalanan dihentikan. Ketersediaan armada cadangan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah gangguan teknis pada sejumlah kereta berubah menjadi persoalan pelayanan yang lebih luas.
“Seharusnya ada armada cadangan dan rencana kedaruratan yang memadai. Jangan sampai ketika satu armada bermasalah, dampaknya langsung dirasakan penumpang,” ujarnya.
Sorotan Mufti juga mengarah pada kualitas armada yang mengalami persoalan. Ia mencatat bahwa armada tersebut merupakan produk baru PT Industri Kereta Api (INKA). Karena itu, ia meminta perusahaan tidak berhenti pada penjelasan mengenai gangguan teknis, tetapi menyampaikan evaluasi menyeluruh dan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak berulang.
“INKA harus menjelaskan apa masalah sebenarnya, apa hasil evaluasinya dan apa jaminannya persoalan serupa tidak terus berulang,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut dia, dukungan terhadap industri manufaktur nasional tetap harus dipertahankan. Namun, kebijakan untuk memperkuat industri dalam negeri tidak boleh mengurangi tuntutan terhadap kualitas, keandalan, dan keselamatan produk yang digunakan untuk layanan publik.
“Kalau negara sudah memberikan dukungan dan pasar kepada industri dalam negeri, kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai karena produk dalam negeri mendapat prioritas, standar terhadap kualitas justru diturunkan,” katanya.
Bagi Mufti, persoalan ini seharusnya tidak berkembang menjadi perdebatan sederhana antara penggunaan produk dalam negeri dan produk impor. Ukuran utamanya adalah kemampuan armada memenuhi standar keselamatan sekaligus menopang layanan transportasi publik yang andal.
Ia menekankan posisi KRL Jabodetabek sebagai salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat membuat setiap pengurangan perjalanan memiliki konsekuensi langsung terhadap aktivitas warga. Gangguan jadwal dapat memengaruhi waktu tempuh, kepadatan stasiun, hingga perjalanan masyarakat menuju tempat kerja dan aktivitas lainnya.
Karena itu, Mufti meminta pemerintah, KAI Commuter, dan INKA menjadikan pengurangan perjalanan tersebut sebagai momentum evaluasi, bukan sekadar persoalan teknis jangka pendek.
“Yang utama adalah memastikan armada cukup, aman, andal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” tuturnya. (Asim)
