BERITABUANA.CO, RIAU – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah daerah se-Sumatera untuk berkolaborasi dalam konsolidasi dan hilirisasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) secara terintegrasi.
Hal itu disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut saat memberikan sambutan dalam Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026).
“Wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Namun di sisi lain, letak wilayah Sumatera yang strategis memiliki tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir,” ungkap Sultan.
Menurutnya, sebagian besar wilayah Sumatera adalah daerah terdepan Indonesia bagian barat yang berada tepat di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Samudera Hindia.
“Terdapat banyak daerah kepulauan di wilayah ini. Sehingga perlu dibentuk sebuah koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis juga terintegrasi,” tambahnya.
Selain koridor ekonomi, Ketua DPD RI ke-6 itu juga mendorong pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi menyiapkan langkah-langkah efektif dan inovatif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pasca bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Bagi kami, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable,” terangnya.
Dia menegaskan infrastruktur yang dibangun harus lebih tangguh, konektivitas harus diperkuat, dan perekonomian masyarakat harus kembali bergerak.
“Dan yang paling penting, masyarakat khususnya anak-anak bisa kembali melaksanakan proses belajar di sekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman,” tutupnya.
Hadir dalam Rapat Subwil I tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Aceh serta belasan Bupati/Wali Kota.
Dalam forum tersebut, Sultan bersama 37 anggota DPD RI asal 10 provinsi se-Sumatera juga menghimpun berbagai aspirasi para bupati dan wali kota terkait efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) hingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ). (Kds)
