BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya penguatan data perumahan terintegrasi serta peningkatan kualitas hunian masyarakat pada acara Anugerah Forwapera 2026 di The Hub Jakarta, Kamis kemarin (5/2/2026).
Dalam keynote speech-nya, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan perumahan nasional harus dimulai dari identifikasi akurat terhadap kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah maupun tinggal di hunian tidak layak, agar program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Namun, fokus pemerintah tidak hanya pada kuantitas rumah, tetapi juga kualitasnya. Perbaikan harus menyentuh hal mendasar, mulai dari kondisi atap, sanitasi, sampai pengelolaan sampah. Lingkungan yang sehat adalah bagian dari rumah yang layak,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa hak atas hunian layak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin negara. “Rumah bukan sekadar komoditas, tetapi hak setiap warga negara. Negara harus hadir dan melakukan intervensi secara komprehensif agar masyarakat, terutama yang tidak mampu, tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Fahri menerima Anugerah Tokoh Pendorong dalam Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hunian Terjangkau sebagai apresiasi atas kontribusinya dalam memperluas akses perumahan bagi kalangan berpenghasilan rendah.
Acara tersebut juga menjadi ajang penghargaan bagi berbagai insan perumahan dan properti yang berkontribusi dalam pengembangan sektor ini.
Sepertj diketahui, permasalahan perumahan di Indonesia telah menjadi tantangan struktural selama beberapa dekade. Data Kementerian PKP tahun 2025 mencatat bahwa terdapat sekitar 14 juta unit rumah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dengan sebagian besar berada di wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan penduduk pesat.
Selain itu, lebih dari 6 juta rumah di seluruh Indonesia dikategorikan sebagai hunian tidak layak, yang tidak memenuhi standar sanitasi, struktur bangunan, dan akses ke fasilitas dasar.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, tantangan ini semakin berat karena harga properti yang terus meningkat lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Di Jabodetabek saja, harga rata-rata rumah tinggal minimal mencapai Rp 350 juta, jauh di atas kemampuan sebagian besar pekerja kasar dan pekerja informal yang memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp 5 juta.
Gerakan Indonesia ASRI yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi pijakan strategis pemerintah dalam menangani isu ini, dengan fokus pada penataan lingkungan permukiman agar lebih bersih, sehat, dan tertata.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan teknis untuk perbaikan rumah tinggal yang sudah ada bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga menekankan bahwa hak atas hunian layak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin negara.
“Rumah bukan sekadar komoditas, tetapi hak setiap warga negara. Negara harus hadir dan melakukan intervensi secara komprehensif agar masyarakat, terutama yang tidak mampu, tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Fahri menerima Anugerah Tokoh Pendorong dalam Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hunian Terjangkau sebagai apresiasi atas kontribusinya dalam memperluas akses perumahan bagi kalangan berpenghasilan rendah. Acara tersebut juga menjadi ajang penghargaan bagi berbagai insan perumahan dan properti yang berkontribusi dalam pengembangan sektor ini, termasuk beberapa pengembang yang telah menyediakan rumah dengan harga terjangkau di berbagai kota besar. (Ery)
