BERITABUANA.CO, DEPOK – Walikota Depok Mohammad Idris meminta agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lurah harus akur. Pasalnya, LPM tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi-nya itu, menjembatani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah.
“Berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), LPM, RT dan RW tidak boleh menjadi pengurus partai, hal itu guna menghindari terjadinya perselisihan,” kata Moh. Idris saat menyampaikan sambutan di tasyakuran gedung baru kantor Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari Depok, Pengukuhan Ketua RT dan RW serta Milad Asosiasi UMKM Pontir Sejahtera ke-2, dihalaman Kantor Kelurahan, Kamis (12/1/2023).
Melanjutkan sambutannya, Idris mengatakan, RT, RW dan LPM adalah unit terdepan Pemerintah Kota (Pemkot), yang ada di Kelurahan, artinya mitra Kelurahan.
“Kalau untuk LPM, makanya Kemendagri buat peraturan, Walikota cuma membuat aturan turunan bahwa RT RW LPM bukan pengurus partai, ini ketentuan Kemendagri, oleh karena itu LPM harus akur dengan Lurah,” papar Idris.
Loyalnya, tambah dia, juga harus pada pemerintah, sehingga saat kita mau bangun fasilitas publik tidak jadi permasalahan.
“Ini tidak boleh terjadi, Pak Jendral Tito faham itu, makanya dibuat aturan itu,” tegasnya.
Terkait dengan pengukuhan Ketua RT dan RW Periode 2023 – 2028, oleh Lurah Pondok Petir yang masuk dalam acara tersebut, ia mengatakan para Ketua RT RW adalah punggawa pemerintah di Kelurahan.
“Tupoksinya adalah menjembatani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah,” tukasnya.
Terkait Milad Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera, Idris menyampaikan UMKM, banyak membantu laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok.
“Unit ini yang paling membantu ekonomi, sekarang sudah naik 4 persen diatas Jabar dan Nasional. Perekonomian Kota Depok disumbang dari unit UMKM, banyak sumbangannya, bahkan sudah ada yang ekspor produknya ke luar Negeri,” pungkasnya. (Rik)
