Komisi II DPR RI Minta Mendagri Telpon Gubernur Agar Tak Terjadi Kegaduhan Terkait Pj Kepala Daerah

by
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid. (Foto: Pemberitaan DPR)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menilai perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mengatasi polemik penjabat (Pj) kKepala Daerah yang diusulkan gubernur.
Bahkan menurut dia, perlu komunikasi antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan gubernur yang mengusulkan nama Pj Kepala Daerah namun ditolak pemerintah karena berbagai pertimbangan.

“Solusinya adalah Pj kepala daerah yang diusulkan gubernur yang ditolak Mendagri dikembalikan saja atau langsung telepon gubernur. Ini masalah komunikasi, koordinasi, dan konsultatif sehingga tidak menjadi gaduh,” kata Anwar Hafid kepada media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Hafid berharap ke depannya pemerintah bisa lebih mengakomodir usulan Pj Kepala Daerah yang diusulkan gubernur untuk menghindari kegaduhan di daerah. Sebab gubernur yang mengusulkan Pj Kepala Daerah merupakan dalam rangka ciptakan asas desentralisasi pemerintahan.

Anwar menilai dalam kasus Gubernur Sulawesi Tenggara (Sulteng) Ali Mazi yang sempat menolak melantik Pj Kepala Daerah yang ditunjuk Mendagri, bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan.

“Sebaiknya usulan nama Pj dikembalikan ke gubernur untuk diperbaiki, itu lebih ‘soft’ sehingga kewibawaan pemerintah bisa terjaga,” katanya.

Menurut dia, Kemendagri pasti telah melakukan penelitian dan penelusuran sebelum menerima atau menolak usulan nama-nama Pj kepala kepala daerah yang diusulkan gubernur.

Dia menilai bisa saja karena calon yang diajukan gubernur tidak netral dan memiliki unsur politis, sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk Kemendagri sebagai Pj kepala daerah. (Asim)