BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 per Liter. Bahkan, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonoman Airlangga Hartarto menegaskan, per 1 Februari 2022 lalu harga minyak goreng di seluruh Indonesia sudah mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ya, pemerintah di 1 Februari, harga dipatok di Rp14.000 untuk yang premium, Rp13.500 untuk yang packing sederhana, dan Rp11.500 yang curah, dan ini diharapkan bisa terus digelontorkan. Jadi stock banyak, tidak perlu takut kehabisan stok,” ujar Airlangga dikutip dari keterangannya, pada Minggu (30/1/2022).
Namun pernyataan Menko Airlangga itu dipatahkan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Mufti A.N Anam, yang menilai bahwa kebijakan yang diharapkan bisa mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng tersebut, GaTot alias gagal total.
“Setelah melihat apa yang dilakukan pak Menteri (Perdagangan) sampai hari ini, kami menilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami masih gagal total,” cetus Mufti kadapa wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Menurut Mufti, kebijakan satu harga minyak goreng tidak berjalan. Sebab harga minyak goreng di berbagai daerah masih beragam, tidak Rp14.000 per Liter, seperti yang disampaikan pemerintah.
“Kami beberapa hari kemarin turun (ke lapangan), karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah minyak goreng Rp14.000 itu betul-betul ada di lapangan. Kenyataannya, jangankan kemarin, per tadi pagi di pasar besar atau di pusat grosir saja, harga minyak goreng Rp18.000 di dapil (daerah pemilihan) kami,” ungkap politisi PDIP dari dapil Jawa Timur II itu.
Bahkan saat ini, HET untuk minyak goreng curah yang paling murah sebesar Rp11.500 per Liter. Namun, murahnya harga minyak goreng ini tidak diimbangi dengan pasokannya. Pasalnya, beberapa warung-warung kelontong maupun agen dan sejumlah pasar tradisional tidak memiliki pasokan minyak goreng jenis curah.
Segera Turun Tangan
Menurut Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, pemerintah dalam hal ini Menperin Airlangga Hartaro dan Mendag Lutfi harus segera turun tangan. Kedua menteri tersebut menurutnya tidak hanya sekedar membuat kebijakan namun tidak melihat langsung kondisi di lapangan.
“Menteri tidak cukup dengan sekedar pernyataan seperti itu. Namun harus segera memantau perkembangannya di pasar. Untuk mengetahui kelancaran dan distribusi minyak curah ini sesuai patokan harga yang diberikan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (3/2/2022).
Bila tidak, kata Mulyanto, pemerintah wajib melaksanakan operasi pasar. Ketika sudah diumumkan harga turun, dan ternyata barangnya tidak ada ini kan repot, membohongi masyarakat tentunya.
“Jangan sampai terkesan di masyarakat pernyataan menteri hanya sekedar hoax,” ujar Anggota Komisi VII DPR itu seraya berpesan, jika kedua menteri tersebut gagal dalam mengelola minyak goreng, artinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengganti pembantunya tersebut.
“Dengan kata lain pemerintah terutama para menteri Jokowi gagal total dong dalam mengelola kebutuhan mendasar masyarakat khusunya minyak goreng ini. Kalau gagal total ya ganti,” tegas Mulyanto menambahkan. (Jimmy)
