BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi, belum dipanggil, belum ada arahan, belum ada penjelasan dari Kemendag.
Padahal, jelas Roy, pihaknya sudah menyuarakannya ini berpretensi (berlagak) arogansi yang dilakukan pemerintah kepada pelaku usaha padahal sebelum diberlakukan tanggal 19 Januari 2022 (Permendag lama) hampir tiap hari kita meeting.
“Jadi terkesan habis manis sepah dibuang,” ungkap Roy dengan nada kesal.
Roy menjelaskan sampai saat ini ia belum mendapatkan penjelasan dari pihak Kementerian Perdagangan soal negosiasi pembatalan rencana mogok pengadaan minyak tersebut.
Padahal sebelumnya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim menyebut akan menghubungi Aprindo langsung pada 14 April 2023.
Masalah yang dialami ini juga kian pelik karena perubahan aturan Kementerian Perdagangan. Yakni dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022, minyak goreng satu harga dijual Rp 14 ribu/liter. Namun aturan dibatalkan dan diganti dengan Permedang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
“Malah menterinya kerja sama dengan komisi VI menantang kita untuk dimasukin ke PTUN. PTUN menang maka perintah PTUN itu dilakukan meminta BPDPKS membayar ke kita jadi itu yang disampaikan Pak Menteri saat Raker dengan komisi VI DPR RI,” ungkap Roy Jumat lalu (14/4/2023).
Dari itu, Aprindo memiliki sejumlah opsi jika pendapat hukum menyatakan pemerintah tidak perlu membayar selisih harga. Salah satunya menghentikan supply minyak goreng pada ritel modern.
Sementara itu Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengaku telah berkomunikasi dengan para pengusaha ritel. Dia mengatakan komunikasi penting dilakukan untuk kebutuhan minyak goreng, apalagi menyambut Idul Fitri.
“Ini kan menyangkut Lebaran dan kepotong libur. Nanti setelah itu ada komunikasi lagi. Intinya saya yakin Aprindo dan Kemendag akan duduk bersama,” sebut Jerry. (Ram)
