BERITABUANA.CO, JAKARTA – Masalah Makan Bergizi Gratis (MBG), memang sangat pelik. Semua sudah bercampur menjadi satu di sini, terutama untuk ketidakberesannya, pasca ditangkapnya Ketua BGN dan dua wakilnya.
Diantara masalah yang belum rampung itu adalah masalah pemborosan anggaran. Jadi sangat tidak heran bila Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026), meminta pemerintah melakukan audit 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membuat boros anggaran Rp 1 triliun setiap bulan. Ia meminta ada investigasi terkait temuan itu.
Paling tidak, kata Yahya, ada lima hal yang perlu diinvestigasi, sebagai berikut:
Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut.
Yahya mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) mesti berhati-hati melakukan pembayaran SPPG. Karena jika terbukti melanggar, 13 ribu titik SPPG itu harus diberi sanksi.
Kedua, BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur.
Ketiga, jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara.
Legislator Golkar ini meminta ada evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola MBG. Ia menyebutkan peristiwa yang belakangan ini terjadi di BGN harus menjadi momentum untuk berbenah.
Keempat, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG, dilakukan evaluasi secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai aturan yang berlaku.
Kelima, ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengungkap pembengkakan 13 ribu lebih titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka itu gabungan dari dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan luar wilayah 3T.
Zulhas mengatakan pembengkakan titik dapur MBG ini terkait kasus dugaan jual beli titik. Di luar wilayah 3T, diproyeksikan awal ada 21 ribu dapur, namun data terbaru terdapat 27.877 titik.
“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).
Dia mengatakan ada rencana 2.000 titik SPPG di daerah 3T. Namun, dalam temuannya, terdapat 8.617 titik.
“Nah, yang nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138,” ujarnya.
Zulhas mengungkap kelebihan pengeluaran anggaran MBG senilai Rp 1 triliun setiap bulannya. Dia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan.
“Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada atau 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini yang yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya. (Kds)
