BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan minta BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) membuat satu konsep pelatihan wawasan kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) maupun masyarakat, pelajar dan mahasiawa. Khusus bagi ASN, agar tahu betul tugasnya untuk melayani dan mengayomi masyarakat serta pengabdiannya pada negara.
“Selain sumpah sebagai ASN, pentingnya dilakukan pelatihan wawasan kebangsaan,” tegas Zulkifli Hasan dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertema ‘Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN’ bersama Anggota MPR RI (Kelompok DPD) H. Fachrul Razi dan peneliti Sosial Politik Imaji Institut, Jan Prince Permata di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Zulhas – sapaan akrab Zulkifli Hasan menilai pemerintah sekarang masih punya banyak PR meski banyak pula yang sukses dalam membangun infrastrukutur jalan dari Aceh sampai Papua, Mandalika di NTB, Gelora untuk PON XX Papua, bendungan di berbagai daerah dan lain-lain.
“Jadi, PR nya radikalisme, terorisme, kesenjangan sosial, kemiskinan, persaudaraan yang makin rapuh dan sebagainya ini akibat pandemi,” tambahnya.
Demikian pula dalam bidang pendidikan lanjut Zulkifli Hasan, banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, hasil ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN) kualitas jawabannya turun 34 persen dan lain-lain akibat pandemi dua tahun terakhir ini.
“Jangan sampai kita mengalami loss generation, yaitu generasi yang tidak punya harapan dan cita-cita untuk memajukan bangsa ini,” jelas Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dengan demikian kata Zulhas, dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini seluruh rakyat khususnya ASN harus bersatu dan memperkuat persatuan, karena inilah yang akan menjadikan bangsa ini berdaulat dan setara dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai cita-cita pendiri bangsa.
“Yaitu bangsa yang berdaulat, adil makmur dan sejahtera,” pungkasnya.
Sedang Fachrul Razi menyebutkan, sebanyak 74 persen birokrasi itu tak netral, sehimgga regulasinya harus diperbaiki. Karena itu, menurut dia, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) perlu direvisi dan birokrasi itu tidak boleh ada kepentingan politik yang.berbeda dengan kepentingan politik kebangsaan, melainkan harus memperkuat ideologi Pancasila.
“Kan aneh, ternyata banyak ASN yang masih mempertanyakan apa itu Pancasila?” ungkapmya.
Untuk itu, Fachrul Razi menolak dibubarkannya KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), karena justru KASN ini yang bisa menyeleksi calon ASN itu lulus wawasan kebangsaan atau tidak.
“KASN harus menjadi wadah bagi kaderisasi, pendidikan, dan penanaman wawasan kebangsaan bagi calon ASN, untuk menghasilkan birokrasi dan birokrat yang profesional. Reformasi bitokrasi itu bukan untuk proyek anggaran,” jelas Senator asal Aceh ini.
Kesempatan sama, Jan Prince mengatakan wawasan kebangsaan bagi ASN sangat penting dan itu harus diamalkan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Sekitar 24 juta ASN itu tugasnya melayani dan mengayomi masyarakat. Sebagaimana amanah UU No.5 tahun 2014 tentang ASN.
“Bahwa dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan, maka tidak boleh ada ideologi lain di negara ini,” tambahnya. (Jimmy)
