Arab Saudi Buka Pintu Jamaah Umrah, Komisi VIII DPR: Pemerintah Prioritaskan Jamaah yang Tertunda

by
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. (Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan calon jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19. Selain itu, ia juga meminta agar peningkatan biaya kebutuhan umrah bisa ditekan semaksimal mungkin.

“Utamakan keberangkatan calon jemaah yang sudah membayar ke penyelenggara perjalanan umrah. Serta, harus ada sosialisasi memadai terkait konsekuensi peningkatan biaya karena adanya syarat karantina dari pemerintah Saudi dan saat jemaah kembali ke Indonesia,” kata Ace menanggapi rencana Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka pintu bagi jemaah Indonesia yang hendak menjalani ibadah umrah, di Jakarta, Sabtu (23/10/2021).

Politikus Partai Golkar itu memuji diplomasi pemerintah dengan Kerajaan Saudi terlebih perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia yang membaik menjadi catatan dari Arab Saudi.

“Kebijakan kembali membuka jemaah umrah oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia tidak lepas dari semakin terkendalinya penanganan Covid-19 di Indonesia,”ucapnya.

Tidak hanya itu, legislator dari Dapil Jawa Barat II tersebut menyatakan, meski Arab Saudi sudah menyatakan siap kembali menerima jemaah Indonesia namun tanggal pasti keberangkatan umrah masih belum diputuskan. Terkait hal itu, sambung Ace, pemerintah diminta segera menindaklanjuti persiapan keberangkatan calon jemaah.

“Yang harus ditindaklanjuti secara teknis adalah sejauh mana persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan pihak Arab Saudi terkait teknis penyelenggaraan umrah. Tentunya, terkait protokol kesehatan dan skema biaya penyelenggaraan umrah yang akan diberikan kepada penyelenggara umrah di Indonesia harus dipersiapkan secara matang,”terang dia.

Oleh karena itu, Ace berharap dengan meningkatnya animo masyarakat untuk kembali menjalankan ibadah umrah dapat diimbangi penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. “DPR akan meminta pemerintah menjamin keselamatan serta kesehatan para jamaah selama menjalankan umrah untuk menghindari risiko penularan Covid-19,” pungkasnya. (Ijal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *