BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat melakukan
Tag: Komisi VIII DPR
Komisi VIII DPR RI Apresiasi Capaian Pelunasan Biaya Haji 2026
BERITABUANA.CO, JAKARTA- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1447
Komisi VIII DPR Bantah Pernyataan Ketum PBNU yang Sebut Angket Haji 2024, Serang PBNU
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanulhaq membantah pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf
Komisi VIII DPR: Perlu Regulasi KUA Menjadi Tempat Menikah Semua Agama
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Perlu adanya perubahan regulasi terkait wacana Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi tempat menikah semua agama. Menurut Wakil Ketua
Komisi VIII DPR Dukung Ide Menag Jadikan KUA Sebagai Tempat Menikah Semua Agama
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mendukung rencana rencana Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menjadikan
Komisi VIII DPR RI Pastikan Distribusi Bansos Tepat Sasaran
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi
Komisi VIII DPR RI dan Menag, Sepakati Biaya Haji Sebesar Rp39,8 Juta
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan pihaknya telah selesai membahas besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1443
Arab Saudi Buka Pintu Jamaah Umrah, Komisi VIII DPR: Pemerintah Prioritaskan Jamaah yang Tertunda
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan calon jemaah yang tertunda keberangkatannya
Tepis Isu di Medsos, Komisi VIII DPR Pastikan Dana Haji Aman
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Aceh Hasan Syadzily memastikan kalau pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan
Politikus Golkar: Pemerintah Miliki Dasar Hukum Kuat Larang Aktivitas FPI
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang melarang Ormas FPI untuk beraktifitas dan mencabut legal standing sebagai organisasi terus mendapat
No More Posts Available.
No more pages to load.