BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rencana akan adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), adalah kemajuan dibandingkan dengan berdasakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang hanya berbasis kepada Visi Presiden terpilih, meskipun belum sekuat model GBHN yang dihasilkan oleh MPR sebagai Lembaga Negara Tertinggi. Apalagi, menurut Ketua MPR rencana akan adanya PPHN sudah merupakan konsensus parta-partai politik (Parpol) dalam beberapa tahun terakhr. Jadi bukan rencana dadakan.
“Lagi pula rencana PPHN ini tidak ada kaitannya dengan amandemen dengan masa jabatan Presiden,” kata Ketua Dewan Pakar Brain Society Center, Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Didin S Damanhuri berbicara dalam pada Focus Group Discussion/FGD MPR RI bertema ‘Pokok-Pokok Haluan Negara’, di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2021).
Jadi, lanjut Damanhuri, PPHN bukan rencana dadakan. Apalagi menurut Ketua MPR rencana PPHN ini tidak ada kaitannya dengan amandemen dengan masa jabatan Presiden. Sebab PPHN ini nantinya terbatas untuk ada arah pembangunan Jangka Panjang dimana kontrolnya terbatas dalam persetujuan APBN oleh DPR.
“Kalau demikian seperti Judul buku Ketua MPR Bambang Soesatyo: Negara butuh Haluan serta ini merupakan lanjutan buku sebelumnya berjudul: Cegah Negara Tanpa Arah, merupakan advokasi substansiual tentang butuhnya Haluan Jangka Panjang Pembangunan sebagai konsekuensi dari pasal 33 UUD’45 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian ‘disusun’… . Jadi bukan diserahkan semata kepada ‘Pasar Bebas’. Semoga PPHN terwujud dan bukan dalam rangka amandemen yang lebih luas, misalnya dengan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden,” ucapnya. (Jimmy)
