Untuk Papua, Banyak Capaian yang Sudah Dilakukan Pemerintah

by
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik menegaskan, membuat narasi Papua selalu ada dalam masalah adalah narasi yang salah.

“Saya pikir ini adalah narasi yang salah. Kita juga membuat narasi-narasi yang yang sudah banyak kita capai dalam konteks kita menjadikan Papua adalah Indonesia,” kata Akmal dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Papua Adalah Indonesia” di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2021).

Menurut dia, capaian yang dilakukan pemerintah harusnya membuka mata semua pihak bahwa sudah banyak yang dilakukan pemerintah saat ini, untuk Papua. Dari fersfektip sejarah di tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak ada forum resmi yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI.

“Seluruh negara dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, yang menegaskan Papua, termasuk Papua Barat, merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI,” bebernya.

Bahkan amanah dari resolusi PBB 2504 ini adalah jelas bahwa Papua diberi Undang-Undang otonomi khusus (UU Otsus) dalam percepatan pembangunan kesejahteraan sebagai bagian dari NKRI. Hal inilah dibuatkan langkah-langkah oleh pemerintah untuk memajukan rakyat
Papua.

“Jadi kita perlu memahmi semangat dari UU ini, pertama dalam rangka memberi rasa keadilan sebagaimana yang dipesankan dari perwakilan masyarakat Papua juga akan tercapai kesejahteraan dan pentingnya untuk menegakkan supremasi hukum serta adanya penghormatan Hak azasi manusia masyarakat papua sebagai bagian dari NKRI,” katanya.

Namun, diakui Akmal, membandingkan capaian yang ada di Papua dengan Provinsi lainnya tentu tidak dengan apple to apple, karena kondisinya tidak sama. Ibarat mobil yang berpacu dengan dua jenis mobil yang berbeda dan medan yang akan di lalui juga tidak sama.

“Papua, medannya terjal dan berliku-liku dan juga ada beberapa persoalan kepemimpinan dan sebagainya juga tidak sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Bahwasanya ada ketidak sempurnaan dalam pembangunan, itu adalah fakta tetapi tentu kita harus menilai hal hal seperti ini secara objektif,” ucapnya.

Termasuk soal Dana Otsus, tentunya dari berbagai pihak dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, tentu jumlahnya akan besar tetapi dihadapkan pada kondisi alam yang berat, penuh dengan persoalan-persoalan demokrasi, juga sosial.

“Struktural yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain tentunya uang yang besar menjadi persoalan yang tidak bisa dijadikan parameter mengukur keberhasilan satu daerah, ada persoalan akuntabilitas yang optimal perbedaan antara lain, ada persoalan efisiensi, efektivitas dan juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Kalau dikatakan tidak ada hasil, sekali lagi perlu menggunakan parameter yang tepat. Banyak hal yang sudah dicapai yang sudah dilakukan untuk Papua sebagai bagian dari NKRI,” tegas Dirjen Otda Kemendagri itu. (Jimmy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *