BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk melakukan mudik Labaran di masa pandemi Covid-19 ini, dipertanyakan oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi partai Demokrat, Irwan Fecho. Pasalnya, implementasi dan efektivitas dari kebijakan tersebut hingga saat ini belum ada.
“Jadi saya pikir, surat edaran itu baru berpa himbauan, dan kembali berulang seperti tahun lalu pada saat awal pandemi,” kata Irwan saat menjadi nara sumber diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/4/2021).
Bahkan, Irwan menyebut soal larangan mudik Lebaran ini bentuk inkonsistensi pemerintah. Karena jika menyimak pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf) Sandiaga Uno yang dikonfirmasi juga oleh Menko PMK Muhajir Effendi bahwa tempat wisata boleh dibuka, menjadi blunder.
“Sementara saya melihat larangan mudik ini sangat penting, kalau melihat trand Covid-19 selama ini. Mengapa? Karena setiap hari libur panjang, baik hari raya, Natal dan Tahun Baru maupun kemerdekaan, itu pasti peningkatan kasus harian terjadi. Contohnya saja di Idul fitri 2020, kemudian ada peningkatan sampai 30 persen kasus harian. Itu terjadi karena dilarang mudik lebaran, tapi boleh pulang kampung,” katanya.
Dari situ, dirinya melihat tidak ada keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, dan bahkan lagi-lagi ini seperti menggugurkan kewajiban yang seolah-olah pemerintah ingin di lihat serius dalam menangani Covid-19 ini, tetapi kenyataannya terus bertambah, kematian juga meningkat.
“Jadi saya melihat setiap regulasi yang dikeluarkan itu ada mis pada implementasi dan efektifitasnya. Contoh misalnya, larangan mudik hari ini wisata boleh dibuka, bahkan larangan mudiknya ditentukan tanggal 6 sampai 17. Nah, sebelum tanggal 6 siapa yang mau menjamin kalau kemudian tidak ada regulasi yang ketat?” kata dia.
karena itu, menuturt Irwan, apa gunanya himbauan larangan mudik itu, tapi tidak ada pembatasan penumpang, protokol kesehatan (prokes) juga biasa-biasa saja. Kemudian, tidak ada pembatasan di lapangan, karena tidak ada yang menjamin.
“Apalagi masih banyak peluang-peluang untuk kemudian bisa meninggalkan daerah dengan berbagai alasan, seperti ada keluarga sakit lah, ada urusan pekerjaan dan juga wisata. Yang kita ingin itu, pemerintah memberikan teladan komitmen yang serius bahwa benar-benar ingin memutus mata rantai pandemi Covid-19 ini,” tegas politisi Partai Demokrat itu. (Jimmy)
