BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah mengatakan bahwa yang diperlukan saat ini adalah keberanian para wakil dewan untuk mengajukan pertanyaan mendalam untuk mengungkap setiap rangkaian tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia. Sebab sambung dia, anggota dewan memiliki hak imunitas dan bertanya karena ada keinginan agar dewan memberikan pertanyaan sedalam dan seluas-luasnya tanpa takut bisa dituduh bagian dari terorisme itu.
“Karena kalau kita ini (publik) kan ada kemungkinan, kalau kita tidak pro kepada jalan dari para penyelenggara negara, lalu kita mengajukan satu sikap kritis, bisa-bisa kita karena masalah, dianggap menjadi bagian, misalnya istilah mempengaruhi,” kata Fahri dalam acara diskusi Dialektika Demokrast bertajuk “Lawan Geliat Radikal-Terorisme di Tanah Air”, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarya, Kamis (1/4/2021).
Dalam kesempatannya itu, Fahri juga mengkritisi ikhwal pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tindakan terorisme yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar tidak dikaitkan dengan agama. Pernyataan itu, sambung dia, sangat kontraproduktif dengan apa yang terjadi di lapangan.
“Faktanya pakai jilbab, pakai cadar teriak Allahuakbar, apalagi kemudian yang di bom gereja, nama grupnya Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan lain-lain lah, terus presiden mengatakan jangan hubungan dengan agama, mana bisa,” sebut Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu.
Masih dikatakan Fahri, dirinya mengajak pemerintah untuk membangun pola pikir antara agama dan negara yang semestinya tidak dicampur adukan.
“Karena kalau dua hal ini dicampur maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Negara tidak mungkin dapat memperbaiki agama. Sebaliknya, agama dapat merefom negara atau membentuk negara. Bila negara mengurusi ranah agama, maka negara akan kelelahan, kehabisan energi, itu sebabnya saya selalu meminta agar kita melihat hal ini dari dua perspektif, dimana ruang agama dan dimana ruang negara,” tambahnya.
Oleh karena itu, kata Fahri, bila melihat aksi terorisme ini merupakan masalah agama, maka kembalikan ke agama, negara tidak bisa masuk dalam ranah ini.
“Tugas negara, berada di ruang negara, makannya kalau ada seorang perempuan masuk ke Mabes Polri bawa senjata, bobol, itu bukan soal agama, itu soal pengamanan. Kalau kita pinter membagi tugas itu kita akan bisa menyelesaikannya. Sebab kalau ini dibikin kacau lebih jauh, ini kan pretensinya ka kita tidak mau menyelesaikan,” pungkasnya. (Jal)
