BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tetap akan dilakukan pada 2024. Hal ini, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2024 merupakan amanat UU, sehingga harus konsisten dijalankan.
“Kita konsisten kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kami dari Kemendagri berpendapat, Pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024. Kalau pun ada revisi/perbaikan, dapat dilakukan pasca pelaksanaan Pilkada, bukan sebelum Pilkada dilaksanakan,” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021).
Mendagri menuturkan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat 8 disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
“Pilkada merupakan amanat Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2016, di mana nanti Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di bulan November Tahun 2024,” ujar mantan Kapolri itu.
Mendagri menyebut, tata kelola dan manajemen dalam pelaksanaan pesta demokrasi menjadi kunci pelaksanaan Pilkada yang sukses. Berkaca pada Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada terbilang sukses dengan mencatatkan partisipasi masyarakat dan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang tinggi.
“Kita melihat bahwa kuncinya adalah tata kelola, tata kelola yang baik, manajemen yang baik, kerja sama dari semua stakeholder itu menjadi kunci. Sehingga jika akan melaksanakan Pemilu di tahun 2024, kuncinya adalah kesiapan, simulasi, tata kelola dan kemudian kerja sama, kerja sama semua stakeholder yang terkait akan dapat dilaksanakan Pemilu yang lebih lancar, aman, tertib, dan relatif rendah konflik,” pungkas Tito Karnavian. (Asim)
