Soal Peta Jalan Pendidikan, Komisi X DPR: Masih Banyak Yang Harus Direvisi

by

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul FIkri Faqih berpandangan bahwa peta jalan Pendidikan tahun 2020-2035 yang sudah dibuat oleh Kemendikbud RI masih banyak yang perlu revisi.

“Karenanya Komisi X membentuk panitia kerja (Panja) peta jalan Pendidikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan,” kata Fikri saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pimpinan organisasi masyarakat keagamaan pengelola pendidikan yang digelar secara virtual, Selasa (12/1).

Sebagai pimpinan rapat menyatakan, Fikri menyebutkan, agenda RDPU Panja kali ini adalah untuk mengkaji Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang telah diluncurkan Kemendikbud dan meminta masukan kelompok masyarakat, khususnya dari Ormas keagamaan.

Fikri mengungkapkan, sebelumnya Komisi X DPR telah memberi banyak catatan atas munculnya dokumen peta jalan Pendidikan 2020-2035. Catatan tersebut juga telah diberikan kepada Kemendikbud RI agar menjadi revisi atas konsep peta jalan yang sudah dibuat.

Catatan pertama adalah, “Peta jalan Pendidikan sebagai dokumen negara yang akan menjadi dasar kebijakan Pendidikan sampai dengan tahun 2035 belum dilengkapi dengan dasar hukum dan kajian dalam bentuk naskah akademik,” ungkap Fikri.

Selain itu, platform digital Pendidikan sebagai bagian dari transformasi Pendidikan yang ada dalm peta jalan tersebut dianggap belum mencerminkan keragaman kebutuhan daerah. “Baik dari sisi kurikulum, kualitas pendidik, maupun pengelolaan satuan Pendidikan,” ucapnya.

Catatan lainnya, lanjut dia, Peta jalan juga belum memasukkan layanan penyandang disabilitas, skema bagi guru honorer, dan skema layanan non-diskriminasi pendidikan negeri dan swasta, serta skema anggaran Pendidikan terutama dalam pemenuhan anggaran Pendidikan 20 persen dala APBN/D serta memastikan realisasi anggaran tersebut digunakan untuk Pendidikan.

“Menurut kajian komisi x alokasi anggaran Pendidikan masih belum memadai sesuai ketentuan. Meskipun laporannya sudah 20 persen, banyak yang mengkonfirmasi sesungguhnya bahkan masih di bawah 10 persen,” urai Fikri.

Di samping itu, karakteristik dan kompetensi pelajar Pancasila yang akan dibentuk melalui peta jalan Pendidikan, masih perlu disempurnakan. “Antara lain melalui substansi nilai kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air, toleransi, pola pembelajaran di satuan Pendidikan serta keterlibatan orang tua,”pungkas politikus dari Fraksk PKS itu.

Untuk diketahui, Ormas yang hadir dalam RDPU virtual tersebut di antaranya: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), serta Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin). (Jal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *