BERITABUANA.CO, JAKARTA-Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terpuruknya pelbagai sektor ekonomi dalam negeri, tidak terkecuali sektor properti.
Padahal, sektor ini mampu mendorong pemulihan perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Terlebih sektor ini juga menjadi penggerak bagi sekitar 175 industri terkait.
Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin menegaskan, keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Sehingga, sambung dia, dukungan lingkungan sehat memiliki peran penting dalam tumbuh kembang dan pembentukan karakter mereka.
“Oleh sebab itu pembangunan perumahan yang baik, tidak hanya penting bagi ekonomi tetapi juga mampu membantu membentuk karakter bangsa,” kata Ma’ruf dalam acara Focus Group Discussion (FGD) DPD RI dengan tema ‘Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan’, yang digelar kombinasi online dan offline, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/12/2020).
“Dukungan semua pihak terhadap sektor perumahan tak pernah surut dilaksanakan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan,”tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPD RI Sukiryanto mengungkapkan di era pandemi, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis. Namun hal tersebut masih belum cukup dan perlu ditingkatkan di tahun depan.
Beberapa program yang menurutnya perlu ditingkatkan adalah program subsidi kredit kepemilikan rumah, subsidi uang muka, hingga bantuan stimulus swadaya. Selain itu, peningkatan kuota KPR, FLPP dan SSB juga harus dilakukan.
“Upaya ini sekaligus untuk menekan backlog atau kekurangan hunian yang saat ini telah mencapai 11 juta sampai 12 juta unit,” ujar Sukiryanto.
Agar serapan bisa maksimal, ia pu berharap kuota pembiayaan perumahan subsidi tidak hanya diberikan dan difokuskan kepada perbankan plat merah besar, tetapi juga untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Karena BPD dianggap lebih mengerti tentang keinginan dan kondisi di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Totok Lusida mengungkapkan, ada beberapa catatan yang menjadi usulan DPP REI kepada pemerintah agar besaran backlog perumahan sebanyak 13 juta unit bisa dikejar.
Di antaranya adalah adanya tambahan kuota rumah subsidi melalui skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 130 ribu unit. Membuka akses kredit perumahan kepada seluruh segmen. Karena selama pandemi, perbankan sangat selektif dan membatasi konsumen rumah MBR hanya untuk ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap. Sementara untuk karyawan informal tidak ada yang memperhatikan.
“Selain itu, pemerintah juga harus mengembalikan definisi MBR ke gaji pokok dan bukan lagi take home pay agar bisa direalisasikan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
“DPP REI juga meminta penundaan angsuran MBR selama masa pandemi Covid-19, yaitu selama enam bulan serta mendorong segera terealisasinya program tabungan perumahan rakyat atau Tapera untuk pembangunan rumah ASN, bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait,” tegas Totok.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menyebutkan, pemerintah telah menetapkan target pembangunan hunian di tahun 2021. Untuk pembangunan rusun misalnya, ditarget mencapai 8.283 unit dengan anggaran sebesar Rp 4,16 triliun.
Sementara Rusun tersebut tersebar di wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat serta Papua dan beberapa wilayah lainnya.
“Untuk pembangunan rumah umum dan komersial tahun depan ditarget mencapai 40 ribu unit dengan anggaran Rp 410 miliar, bantuan rumah swadaya sebanyak 114.900 unit yang tersebar di 33 provinsi dengan anggaran Rp 2,51 triliun,” pungkasnya. (Jal)
