BERITABUANA.CO, JAKARTA – Meningkatnya kasus penipuan keuangan digital, investasi ilegal, hingga pinjaman online (pinjol) tanpa izin mendorong DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial di tengah pesatnya transformasi digital sektor jasa keuangan yang juga membuka celah bagi berbagai bentuk kejahatan siber.
Desakan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, perkembangan teknologi keuangan harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih adaptif dan sistem deteksi dini yang mampu memberikan informasi cepat kepada masyarakat mengenai potensi ancaman penipuan.
Dalam pandangannya, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama regulator. Meski berbagai upaya penindakan telah dilakukan, praktik scamming, perjudian daring, investasi ilegal, dan pinjaman online ilegal masih terus bermunculan dengan modus yang semakin beragam.
Harris menilai pelaku kejahatan digital memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan kembali beroperasi dengan identitas baru setelah ditindak aparat maupun regulator. Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan melalui edukasi dan peringatan dini menjadi sama pentingnya dengan penegakan hukum.
“Pelaku ilegal terus bermunculan dengan berbagai cara. Karena itu, fungsi peringatan dini kepada masyarakat harus diperkuat agar risiko kerugian bisa ditekan,” kata Harris.
Legislator PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu menyoroti masih besarnya jumlah penyelenggara pinjaman online ilegal dibandingkan perusahaan yang telah mengantongi izin resmi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang pengawasan dan edukasi publik masih perlu diperkuat secara berkelanjutan.
Selain perlindungan konsumen, Harris menegaskan OJK memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kepercayaan masyarakat dan investor, kata dia, menjadi faktor penting yang harus terus dipelihara di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi keuangan.
Karena itu, ia mendorong OJK untuk terus memperbaiki tata kelola (governance), meningkatkan kualitas pengawasan, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai otoritas terkait. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman, sehat, dan kompetitif.
“Intinya jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan. Early warning harus dijalankan dengan baik agar masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk menghindari berbagai bentuk penipuan dan kejahatan keuangan digital,” tegasnya.
Di tengah meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat, penguatan sistem peringatan dini dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan jumlah korban kejahatan siber. Harris berharap langkah tersebut dapat dibarengi dengan edukasi publik yang lebih masif sehingga literasi keuangan masyarakat meningkat dan ketahanan sistem keuangan nasional terhadap berbagai ancaman digital semakin kuat. (Asim)
