BERITABUANA.CO, KUALA LUMPUR – Kemenlu Malaysia sudah memanggil salah seorang pejabat senior Kedutaan Besar Prancis di Kuala Lumpur untuk mengungkapkan keprihatinan Malaysia atas “permusuhan yang berkembang” terhadap Islam, seperti penerbitan karikatur Nabi Muhammad.
Kemenlu Malaysia dalam pernyataannya menjelaskan sudah memanggil chargés d’affaires Kedubes Prancis di Kuala Lumpur. Pemanggilan tersebut dimaksudkan agar Prancis memahami apa yang dirasakan Malaysia terhadap karikatur tersebut.
Malaysia merasa prihatin atas permusuhan yang berkembang, ujaran kebencian dan penistaan Islam yang dilakukan itu.
“Dalam pertemuan tersebut, kementerian menegaskan kembali posisi Malaysia untuk mengutuk keras retorika yang menghasut dan tindakan provokatif yang berusaha untuk mencemarkan nama baik Islam, seperti yang disaksikan dunia baru-baru ini dalam bentuk pidato populis dan publikasi karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad,” demikian pernyataan Kemenlu seperti dilansir The Star, Kamis (29/10/2020)
Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein dengan tegas “mengutuk keras” retorika yang menghasut dan tindakan provokatif yang mencemarkan nama baik Islam.
“Malaysia berkomitmen untuk menegakkan kebebasan berbicara dan berekspresi sebagai hak asasi manusia selama hak-hak ini dijalankan dengan hormat dan tanggung jawab agar tidak melanggar atau melanggar hak orang lain,” ujarnya.
“Dalam konteks ini, mencemarkan dan menodai Nabi suci Islam dan mengaitkan Islam dengan terorisme tentu di luar cakupan hak-hak tersebut,” imbuhnya.
“Tindakan seperti itu provokatif dan tidak menghormati Islam dan lebih dari dua miliar Muslim di seluruh dunia,” tandas Menlu Malaysia.
Pernyataan Hishammuddin ini disampaikan di tengah reaksi keras di negara-negara Muslim atas pernyataan publik Presiden Prancis Emmanuel Marcon yang membela hak untuk menerbitkan karikatur Nabi Muhammad.
Kedutaan Prancis di Malaysia mengatakan Prancis tidak mendukung atau menstigmatisasi agama apa pun dan menjamin hidup berdampingan secara damai di dalam hukum dan prinsip republik.
Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Prancis mengatakan Macron sama sekali tidak menargetkan komunitas Muslim di Prancis, tetapi hanya “Islamisme radikal yang harus diisolasi dan diperangi”. (Kds)
