BERITABUANA.CO, JAKARTA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuding perusahaan makanan ultraproses (produk hasil olahan industri pabrik yang melewati banyak tahapan pemrosesan intensif dan mengandung banyak bahan tambahan), terbesar di dunia menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi krisis obesitas.
Tuduhan WHO itu muncul setelah terungkap banyak perusahaan menggugat negara yang menerapkan kebijakan untuk mendorong pola makan lebih sehat.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, gugatan hukum tersebut bukan hanya memperlambat penerapan kebijakan kesehatan masyarakat, tetapi juga membebani negara dengan biaya hukum dan kesehatan hingga miliaran dolar.
“Hasil investigasi ini tidak mengejutkan. Ketika keuntungan dan dampak buruk berasal dari produk yang sama, pola intervensi industri kembali muncul, yaitu menimbulkan keraguan dan menghambat regulasi,” kata Tedros, dikutip dari The Guardian, Minggu (2/8/2026).
WHO mencatat hampir 1 miliar orang di dunia hidup dengan obesitas pada 2024. Pola makan tidak sehat menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung, diabetes tipe 2, hingga kanker.
Sementara itu, konsumsi makanan ultraproses terus meningkat dan kini menyumbang sekitar separuh pola makan rata-rata masyarakat di sejumlah negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.
Seiring meningkatnya dampak kesehatan dan ekonomi akibat obesitas, banyak pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk membatasi konsumsi makanan tidak sehat. Langkah tersebut antara lain mewajibkan label peringatan pada kemasan depan, membatasi iklan makanan tidak sehat, hingga mengenakan pajak pada makanan cepat saji dan produk junk food.
Namun, investigasi The Guardian bersama akademisi, Lighthouse Reports, dan sejumlah media internasional menemukan, perusahaan-perusahaan besar justru menggugat pemerintah untuk membatalkan, melemahkan, atau menunda kebijakan tersebut. Selama periode 2010 hingga 2025, tercatat ada 235 gugatan terhadap kebijakan kesehatan yang menargetkan makanan ultraproses di Meksiko, Kolombia, Brasil, Amerika Serikat, dan Inggris.
Menurut Tedros, sekitar tiga perempat gugatan yang telah diputus akhirnya dimenangkan pemerintah. Meski demikian, proses hukum yang panjang membuat implementasi kebijakan tertunda selama bertahun-tahun dan menyita sumber daya pemerintah. (Kds)
