BERITABUANA.CO, KUPANG – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyampaikan bahwa dengan dicanangkannya Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu lokasi pariwisata premium oleh Presiden Joko Widodo, maka ketersediaan personel polisi harus sebanding dengan kebutuhan, termasuk proyeksi satuan polisi pariwisata yang akan ditempatkan di lokasi pariwisata tersebut.
“Terus terang, Presiden telah mencanangkan NTT menjadi salah satu pariwisata premium. Oleh karena itu kami akan tindaklanjuti pada masa sidang berikutnya, mengusulkan kepada Pemerintah untuk menambah alokasi anggaran untuk alokasi penerimaan polisi di NTT,” ungkap Herman usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTT, di Mapolda NTT, Kupang, Senin (26/10/2020) kemarin.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, berdasarkan laporan Kapolda NTT, saat ini masih terdapat kekurangan SDM Polri di Polda NTT.
“Sesuai penjelasan Kapolda, rasio personel Polri di NTT hanya 43 persen dari kebutuhan yang ada,” ungkap Herman.
Terkait hal tersebut, legislator dapil NTT II itu menjamin akan membawa harapan untuk penambahan personel Polri di NTT ke dalam rapat kerja bersama Pemerintah di Jakarta. Ditambah, pada tahun 2023, NTT akan menjadi tuan rumah pertemuan G20, maka kebutuhan personel keamanan ini sangat mendesak.
Sementara itu, terkait pembangunan Polres baru di wilayah hukum NTT saat ini sedang berjalan dan masuk dalam anggaran tahun 2020. Untuk tahun 2021, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di Polda NTT akan ditambah 100 persen.
“Anggaran tahun 2021 juga belanja modal dari Polda ditambah hampir 100 persen, sehingga dari alokasi tersebut Polda NTT dapat melakukan pembangunan infrastruktur,” ujar Herman.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan pihaknya berharap ada perhatian untuk penambahan personel dengan porsi rekrutmen putra daerah yang lebih besar.
“Kalau kita dicukupkan 75 persen saja itu sudah bagus dan luar biasa,” harapnya kepada Komisi III DPR RI. (Rls)
