BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian dan Kejaksaaan Agung (Kejagung), terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda), khususnya dalam mendukung investasi di daerah. Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga penegakan hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI yang dilakukan secara virtual yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi didampingi oleh Wakil Ketua Komite I yakni Abdul Khalik; Djafar Alqatiri dan Fernando Sinaga, Senin(7/9/2020).
Rapat Kerja ini juga dihadiri oleh sebagian besar Anggota Komite I dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Sementara dari Kepolisian dihadiri oleh Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono dan Kejaksaan Agung dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi. Rapat Kerja sendiri dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap penegakan hukum dan keamanan masyarakat dan daerah.
Dalam sambutannya, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menyampaikan berbagai hal dan permasalahan yang terjadi di daerah yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan masyarakat khususnya pada masa pandemi ini. Seperti halnya penyelenggaraan Pilkada yang tetap dilaksanakan di Desember 2020, padahal kondisi dan fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan penularan Covid-19.
Masyarakat dan peserta Pilkada cenderung abai terhadap protokol kesehatan sementara aparat dan penyelenggara serta Pemda terlihat tidak mampu mengendalikan hal ini.
Sementara sejumlah Anggota Komite I DPD menyoroti persoalan, antara lain; peran Aparat Penegak Hukum di Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penanganan Covid-19, Pilkada Serentak 2020, konflik lahan dan konflik masyarakat adat, dan bahkan Dana Desa. Selain itu, sejumlah senator juga menginginkan adanya kebijakan khusus terhadap dalam perekrutan Personil Kepolisian yang berasal dari Daerah.
Rapat Kerja yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini pada akhirnya menghasilkan beberapa lesepatakan sebagai berikut: Pertama, Komite I DPD RI mengapresiasi penjelasan Wakil Kepala Kepolisian RI dan Wakil Jaksa Agung RI tekait dengan langkah-langkah dan upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah, persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan penanganan Pandemi Covid-19.
Kedua, Komite I DPD RI meminta Kepolisian dan Kejagung untuk senantiasa memberikan dukungan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang inovatif dan berdaya saing dengan memperhatikan masyarakat adat dan kearifan lokal serta ramah investasi untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.
Ketiga, Komite I DPD RI meminta Kepolisian dan Kejagung agar dalam penegakan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya yang terkait dengan indikasi terjadinya KKN, lebih mengedepankan aspek pencegahan dan mengutamakan azas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sosial serta memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah dalam hal rekrutmen di Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Keempat, Komite I DPD RI meminta Kepolisian dan Kejagung agar dalam pelaksanaan fungsi representasi sebagai wakil daerah dan fungsi pengawasan Komite I DPD RI dapat bersinergi dan bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI dalam penanganan keamanan, ketertiban dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN serta pengawasan Pilkada dan pengawasan dana penanggulangan Covid-19.
Rapat Kerja berakhir pada pukul 13.30 WWIB, dengan suatu komitmen bahwa Komite I DPD akan terus mengawasi dan berusaha untuk mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di daerah demi mewujudkan masyarakat Daerah yang berkeadilan dan bekesejahteraan. (Rls)
