BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kemenhub saat ini sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri (RKM) Perhubungan tentang alur pelayaran di Pelabuhan Labuan Bajo, Terminal Pelabuhan Multipurpose Wae Kelambu dan alur perlintasan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wisnu Wardana, Kabag Organisasi Humas Ditjen Perhubungan Laut kepada www.beritabuana.co di Jakarta, Jumat (4/8/2020) mengungkapkan, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya melakukan percepatan penyelesaian perbaikan fasilitas khususnya infrastruktur maupun kelengkapan-kelengkapan yang ada di wilayah Labuan Bajo NTT.
“Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sedang melakukan penataan bagi terminal khusus penumpang dan barang/kargo, dimana sedang dibangun Pelabuhan Multipurpose Wae Kelambu yang nantinya akan digunakan menangani lalu lintas logistik dan bongkar muat kontainer, kargo, dan curah cair, sehingga akan memisahkan aktivitas pariwisata dan bongkar muat kargo di Pelabuhan Labuan Bajo,” ujar Wisnu.
Menurutnya, dengan pemindahan kegiatan logistik ke terminal multipurpose ini, Pelabuhan Labuan Bajo akan direvitalisasi dan dikhususkan bagi kapal-kapal wisata dan kapal penumpang.
Dikatakan Wisnu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dimana sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan devisa terbesar. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki merupakan komponen penting dalam industri pariwisata di Indonesia. Satu dari lima destinasi wisata yang saat ini menjadi super prioritas di tahun 2020 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu Labuan Bajo dan Pulau Komodo menjadi salah satu daya tarik wisatawan di NTT.
Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan saat
Focus Group Discussion (FGD) di Labuan Bajo, kemarin, bahwa kegiatan-kegiatan penetapan alur di Direktorat Kenavigasian mutlak harus dilakukan, karena bagaimanapun juga setelah ditetapkan alur tentu ada beberapa fasilitas yang harus dilengkapi, baik Sarana Bantu Navigasi (SBNP) maupun peralatan-peralatan komunikasi.
“FGD kali ini mempunyai makna yang lebih strategis untuk kita bisa mendiskusikan bagaimana nanti Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan alur ini bisa diterima oleh semua pihak. Baik itu Penetapan Alur Pelayaran Pelabuhan Multipurpose Wae Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Pulau Padar, Pulau Rinca, Pulau Komodo, serta perlintasan pada Kawasan Taman Nasional Komodo,” ujar Hengki.
Di lain sisi, tambah Hengki, Menteri Perhubungan juga sangat intens untuk mengawal pembangunan infrastrukur transportasi di labuan bajo dengan memerintahkan eselon I terkait memonitor setiap progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan sehingga bisa selesai tepat waktu.
“Harapannya dengan beroperasinya pelabuhan Labuan Bajo dan Terminal Wae Kelambu secara keseluruhan akan dapat mendukung kegiatan pariwisata dan bersamaan dengan kegiatan usaha logistik bagi keberlangsungan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT),” tuturnya.
Perlu diketahui bersama, imbuh Hengki, alur pelayaran ini meliputi ketertiban lalu lintas kapal, keselamatan dan keamanan bernavigasi dan perlindungan lingkungan maritim dimana pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Labuan Bajo. Sedangkan untuk Sistem Rute dimana penetapan bagan pemisah lalu lintas, rute dua arah, garis haluan, daerah yang harus dihindari rute air dalam, daerah kewaspadaan dan daerah putaran, pengawas penataan, dan penyelenggaraan alur dilaksanakan oleh Distrik Nabigasi Kelas II Kupang. (Yus)
