Komisi V DPR Minta Mitra Kerjanya Melaksanakan Rekomendasi BPK RI

by
Ketua Komisi V DPR RI dari F-PDIP, Lasarus.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi V DPR RI mengapresiasi Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Hapsem I dan II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019.

Sementara untuk Kementerian PPUR yang meraih predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Komisi V meminta untuk dapat meningkatkan pengelolaan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga meraih predikat opini WTP.

Demikian butir kesimpulan dan keputusan rapat kerja Komisi Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Menteri PPUR Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester I dan II tahun 2019.

Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Kementerian PUPR merupakan mitra kerja Komisi V DPR RI.

Sebelum mengambil kesimpulan, sejumlah anggota menyampaikan pertanyaan dan tanggapan mereka.
Kesimpulan yang dibacakan oleh Lasarus kemudian dilanjutkan yang menyebut, Komisi meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI.

Kemudian mengambil langkah-langkah kongkrit agar temuan-temuan dalam Hapsem I dan II BPK RI tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun berikutnya, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

“Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen keuangan dan aset melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya secara lebih ketat dan detail untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel dan efektif dalam pemanfaatan keuangan negara,” kata Lasarus dari Fraksi PDI Perjuangan. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *