MPR Dukung Pelajaran Pancasila Kembali Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

by
Diskusi Empat Pilar MPR yang mengangkat tema " Membentuk Karakter Bangsa: Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan?" di ruang Media Center Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/7/2020). (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kalangan Anggota MPR RI mendukung Pancasila kembali dijadikan kurikulum pendidikan nasional, baik untuk pendidikan sekolah negeri maupun swasta dan pesantren. Sehingga dengan pendidikan Pancasila tersebut anak-anak sejak dini akan memiliki pemahaman dan karakter ke-Indoensia-an dalam berbangsa dan bernegara.

Demikian rangkuman pendapat yang disampaikan Anggota F-PPP MPR RI, Syifullah Thamliha dan Anggota F-PDI Perjuangan MPR RI, Muhammad Nabil Haroen dalam diskusi Empat Pilar MPR RI “Membentuk Karakter Bangsa: Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan?” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Saifullah melihat era Reformasi Mei 98 lalu terlalu euforia politik dan menganggap pendidikan Pancasila tidak penting. Padahal, Pancasila sangat penting sebagai pemersatu bangsa dan tak ada ideologi lain yang masuk.

“Baik komunis maupun khilafah yang mengancam keutuhan NKRI,” demikian dikatakannya.

Bahkan kata Tamliha, dirinya saat ke kunjungan kerja ke Eropa Timur justru mereka terkagum-kagum ingin tahu apa itu Pancasila? Sementara yang melakukan sosialiasi 4 Pilar MPR RI tersebut hanya MPR RI. Karena itu, F-PP mendukung Pancasila menjadi kurikulum pendidikan agar generasi milenial ini memahami sejarah bangsa berikut ideologi yang dibangunnya.

Yang penting dari sosialiasi selama ini harus dievaluasi. Khususnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan implementasinya di masyarakat. “Saya kira kalau semua mengamalkan Pancasila, tak akan ada korupsi, tak ada anak-anak yang pendidikannya telantar, dan negara ini pasti sudah maju, adil, makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Celakanya lagi kata Tamliha, amanat UUD NRI 1945 Pasal 33 dimana kekayaan bumi dan air seharusnya dikuasai oleh negara, tapi dalam amandemen malah diserahkan kepada kepala daerah. Alhasil, banyak disalahgunakan dan negara dirugikan.

“Kini kewenangan itu akan dikembalikan ke pusat. Alhasil, kekayaan alam itu sudah hampir habis digaruk oleh para pengusaha,” pungkasnya kecewa.

Sedang Gus.Nabil sapaan akrab politisi PDI Perjuangan, hanya mengingatkan kalau semua sepakat bahwa Pancasila itu sudah final dan harga mati. Namun, jangan sampai hanya menjadi narasi, tapi miskin implementasi.

“Kalau sepakat masuk kurukulum, maka semua akan menjadi Pancasilais, nasionalis dan religius. Jangan tanggung-tanggung. Jangan menjadi muallaf Pancasila,” kata Ketua Umum Pagar Nusa NU itu. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *