BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, M Nasir mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Ia dikritik dan dinilai telah berlaku kasar pada Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau MIND ID, Orias Petrus Moedak pada saat rapat Selasa (30/6/2020).
Pengamat Jeirry Sumampouw menjawab beritabuana.co, Sabtu (4/7/2020) menilai perilaku anggota DPR yang melakukan pengusiran terhadap pejabat BUMN merupakan perilaku yang kurang baik.
“Sebagai tamu yang diundang oleh DPR, para pejabat BUMN tak boleh diperlakukan demikian. Bagaimana pun sebagai tamu yang diundang mereka perlu mendapatkan perlakuan yang baik, meskipun ada hal-hal yang tak cocok atau tak lengkap yang mereka kemukakan,” kata Jeirry.
Lebih jauh dikatakan, rapat Komisi VII DPR dengan jajaran Direksi BUMN itu merupakan pertemuan resmi dan sesuai dengan peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Ro. Karena itu, dikatakan Jeirry, perlu ada etika dan sopan santun yang harus berlaku dalam rapat tersebut.
“Kritik keras sih boleh saja dilakukan, tapi tetap santun. Ini untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga DPR sendiri. Sebab jika perilaku kasar ini yang menonjol di dalam pertemuan seperti itu, bisa saja lembaga atau perorangan yang ingin dimintai keterangan oleh DPR tak mau lagi hadir disana, lalu menyepelekan DPR sebagai lembaga akibat perilaku anggota yang seperti itu,” ucapnya.
Sebab kata dia, masih ada cara lain untuk meminta informasi lebih dalam jika tak bisa mendapatkan informasi yang diharapkan. Atau cara lainnya, bisa saja setelah itu DPR mengeluarkan sikap terkait dengan kekurangan informasi atau data yang diberikan oleh lembaga BUMN yang mereka untuk untuk dimintai keterangan.
Diketahui, M Nasir dalam rapat tersebut merasa kurang puas atas jawaban yang disampaikan Orias Petrus Moedak terkait proses pelunasan utang akuisisi PT Freeport Indonesia. Ia ingin mengetahui kapan utang tersebut akan selesai.
Kemudian, Nasir juga meminta data lengkap mengenai global bond yang telah diterbitkan. Karena jawaban Orias dianggap tidak memuaskan, Nasir dengan nada keras dan membentak mengusir Orias untuk meninggalkan ruangan, sebab tidak membawa data yang diminta.
Melanjutkan pernyataannya, Koordinator Komite Pemilih Indonesia ini, kritik yang disampaikan oleh anggota DPR tersebut, memperlihatkan bahwa yang bersangkutan tak bisa menahan diri. Sebab, mengekpresikan kekecewaan tak mesti dengan sikap kasar, tapi bisa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Misalnya, bisa dengan melakukan kritik keras atau bahkan mosi tidak percaya.
“Sikap kasar sampai kepada pengusiran merupakan cermin bahwa anggota tersebut tak bisa menahan emosi. Sesuatu yang penting untuk tetap menjaga kewibawaan DPR sebagai lembaga. Jadi memang Anggota DPR perlu lebih hati-hati dan santun dalam bersikap, sebab sikap dan perilaku mereka selalu punya resonansi terhadap posisi kelembagaan DPR dimata publik,” kata Jeirry.
Selain itu, perilaku kasar yang berujung kepada pengusiran, disebut Jeirry tidak etis dilakukan dalam sidang resmi terhadap tamu yang diundang. Sebab , apa yang terjadi itu bisa merendahkan kehormatan dan wibawa DPR sebagai lembaga,” ujarnya.
Untuk itu, Jeirry melihat Badan Kehormatan (BK) DPR perlu memanggil dan memeriksa anggota yang bersangkutan. Pemanggilan ini penting untuk menjernihkan persoalan dan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan.
“Mengapa BK DPR perlu bersikap? Sebab apa yang dilakukan tersebut bisa menciderai kehormatan DPR sebagai lembaga negara. Jadi BK DPR tak boleh diam saja. Harus lebih aktif untuk bersikap dan bertindak,” imbuhnya.
Disisi lain, Jeirry mengingatkan agar setiap mitra kerja yang dipanggil DPR perlu juga membuat persiapan yang baik. Jangan hadir dengan persiapan biasa saja. Dan harus mampu memberikan data yang diminta oleh DPR, apalagi ini BUMN.
“Sebab DPR adalah representasi rakyat, yang punya tugas untuk mengawasi kinerja mereka,” imbuhnya. (Asim)
