BERITABUANA.CO, JAKARTA – Angka kasus Covid-19 setiap hari bertambah banyak dengan grafik yang menanjak tajam. Karena itu, pemerintah didesak segera bergerak lebih cepat dan tegas untuk menyelamatkan 270 juta jiwa rakyat Indonesia. Jangan sampai terlambat mengantisipasi untuk kesekian kalinya.
Desakan disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam siaran persnya, Sabtu (28/3/2020).
Menurut Mufida, pertambahan kasus corona (Covid-19) per hari sudah tembus 3 digit. Kasus positif Jumat kemarin pun menembus angka 1000 dan angka kematian mendekati 100 orang.
“Pemerintah jangan sampai terkesan terlambat lagi dan tidak dipercaya publik. Komisi 9 sudah mengingatkan agar Pemerintah segera mengantisipasi masuknya Covid-19 sejak di China mulai mewabah dan negara-negara tetangga juga mulai terjangkit. Tapi ya sudahlah, kita sekarang mencari solusi ke depan saja,” jelas Mufida.
Menurut Mufida, angka pertambahan kasus yang setiap hari dirilis pemerintah selalu meningkat. Kecepatan konfirmasi hasil laboratorium pada orang-orang yang berstatus PDP atau suspect Covid-19 harus ditingkatkan.
“Bahkan pada beberapa kasus, pasien keburu meninggal dunia sebelum didapatkan hasil tes laboratorium,” ungkapnya dengan sedih
Mufida menegaskan, pemerintah harus lebih cepat lagi mencegah perluasan penyebaran Covid-19 dengan membatasi pergerakan orang.
“Jika pergerakan orang tidak dibatasi, dikhawatirkan virus ini akan menyebar ke berbagai pelosok di tanah air yang akan semakin menambah banyak jatuhnya korban. Paling ideal, berdasarkan masukan dari sejumlah ahli kesehatan, dilakukan karantina wilayah atau Tes PCR massal yang langsung bisa diketahui hasilnya,” jelas Mufida.
Kita harus realistis bahwa kemampuan penanganan medis juga terbatas, terutama penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas medis di garda terdepan serta ruangan isolasi, alkes dan obat-obatan.
Karena itu, Mufida mendorong pemerintah lebih serius mempertimbangkan opsi melakukan karantina, minimal untuk daerah pusat episentrum sebaran wabah seperti Jabodetabek.
“Pemerintah sebaiknya membuka opsi karantina sesuai Undang-Undang Karantina Kesehatan. Memang berat konsekwensi karantina ini, tapi kalo pemerintah melibatkan semua komponen bangsa bergotong royong, pasti bisa dilaksanakan,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Mufida menambahkan, desakan untuk melakukan karantina, minimal untuk Jabotabek, sebetulnya sudah banyak disuarakan dari berbagai pihak.
Tidak hanya kalangan medis seperti para dokter, pakar epidemologi, IDI, tapi juga oleh sejumlah tokoh dan kepala daerah.
“Forum Guru Besar FKUI juga merekomendasikan dilakukannya local lockdown atau karantina wilayah terutama pada daerah-daerah yang menjadi episentrum penyebaran wabah,” lanjut Mufida
Sudah terbukti bahwa Covid-19 yang awalnya terkonformasi di Jakarta, kini bukan hanya menyebar ke sekitarnya, tapi juga ke luar Jabodetabek, bahkan sudah ke Sumatera dan Jawa.
Apalagi, tambahnya, himbauan untuk melakukan physical distancing juga tidak dijalankan secara disiplin oleh masyarakat. Himbauan untuk tetap di rumah saja juga sulit dipenuhi beberapa kelompok karena tuntutan untuk mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian untuk menyambung hidup.
Di sisi lain, Mufida juga mengatakan bahwa Pemerintah pasti mampu melakukan perhitungan beban anggaran dan mencari sumber anggaran tambahan lainnya untuk melakukan karantina wilayah.
Mufida juga meyakini, semangat gotong royong masyarakat untuk saling membantu kebutuhan pangan dan lainnya sangat tinggi. Sudah terbukti, untuk membantu pengadaan APD bagu para tenaga kesehata saja, masyarakat mau turun membantu, meskipun itu sebetulnya tugas negara, apalagi untuk urusan kemanusiaan lainnya. Gerakan Gotong Royong berbasis RW dan RT bisa menjadi sebuah wacana yang digerakkan. Inilah saatnya semua komponen bangsa bersatu saling bantu.
“Saya berharap, jangan sampai kita terlambat lagi dan Covid-19 semakin meluas, sehingga biaya yang harus dikeluarkan jadi lebih besar dibanding melakukan karantina wilayah dengan semangat gotong royong. 270 juta jiwa rakyat Indonesia menanti kebijakan cepat dan tepat dari pemerintah agar selamat dari COVID-19,”tutup Mufida. (Rls)
