BERITABUANA.CO, JAKARTA – Meski Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun tanggung jawab Negara terhadap kesehatan masyarakat harus tetap dilanjutkan. Salah satunya harus tetap dipertahankan BPJS itu sendiri, sehingga dengan begitu kesehatan masyarakat bisa diselamatkan.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Progres BPJS Kesehatan pasca Putusan MA” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (12/3/2020).
Kalau dengan kondisi seperti ini, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan, apabila sampai BPJS Kesehatan mengalami kebangkrutan, maka yang mengalami dampaknya adalah masyarakat sendiri, bukan hanya BPJS.
“Setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka harus ada solusinya. Kalau tidak ada solusinya, maka imbasnya adalah pelayanan rumah-rumah sakit kepada masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Rahmad menyampaikan beberapa solusi penyelamatan BPJS dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Jepang kata dia, pernah terancam mengalami kebangkrutan karena pembayarannya lebih rendah dari Aktuaria, yang di dapatkan. Maka, negara ini menemukan solusi dengan cara membayar mahal.
“Intinya ini harus diselamatkan, mau bagaimana caranya harus diselamatkan, karena kalau tidak maka yang rugi kita semua, kita berbeda sekali dengan Jepang, kalau kita 90% dibiayai oleh negara, sudah dibayari negera pun itu jauh dari manfaat yang diperoleh. ini yang menjadi soal,” tutup dia. (Asim)
