BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap China atas permintaannya untuk menjadikan APBN
Legislator PDIP Sayangkan Pemerintah Tak Cermat Antisipasi Permintaan APBN Jadi Jaminan KCJB
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengkritisi permintaan China yang menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi jaminan
Wakil Ketua Komisi III Sahroni Minta Kapolri Bebaskan TikToker Bima Yudho yang Ditangkap
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menghentikan proses kasus
Taufik Basari Sarankan Para Penegak Hukum Gencar Sosialisasikan ‘Restorasi Justice’
BERITABUANA.CO, LAMPUNG – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyarankan kepada para penegak hukum agar gencar mensosialisasikan rumah restorative justice kepada
Bermain ‘Gadget’ Jadi Penyebab Rendahnya Literasi di Indonesia
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menilai bermain gawai (gadget) menjadi salah satu penyebab sangat rendahnya budaya literasi di
Paripurna DPR Sepakat Perpanjang Pembahasan RUU EBET, RUU KIA, dan RUU KSDAHE
BERITABUANA.CO.JAKARTA – Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang IV DPR RI tahun sidang 2022-2023 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang (RUU)
Komisi II Apresiasi Vonis PT DKI Batalkan Penundaan Pemilu
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II Guspardi Gaus mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang telah menjatuhkan vonis untuk mengabulkan upaya
Rapat Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Johan Budi: Jangan Berhenti Sampai Disini, Kawal Terus Kasus Ini
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Johan Budi, Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), merasa khawatir heboh mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang
Di Raker Komisi III DPR, Data Mahfud Md dan Sri Mulyani Terkait Transaksi Janggal Rp349, 87 Triliun, Sama
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud Md memastikan data yang dimilikinya dengan data Menkeu Sri Mulyani terkait transaksi janggal Rp 349,87 triliun
Ibnu Multazam: Ada Ketidakkonsistenan dalam Pelaksanan, Perpres Bapanas Perlu Direvisi
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menyebut peraturan presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 untuk mengatur tugas pokok
No More Posts Available.
No more pages to load.