BERITABUANA.CO, JAKARTA – Johan Budi, Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), merasa khawatir heboh mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun bergeser menjadi isu pemilihan presiden (pilpres).
“Saya khawatir isu TPPU ini malah digunakan untuk mendongkrak atau menurunkan pamor pihak-pihak tertentu menjelang tahun politik 2024,” kata Johan Budi dalam rapat Komisi III DPR bersama Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Dalam rapat itu hadir Ketua KNK-PP-TPPU yang juga Menko Polhukam Mahfud Md dan anggota komite yang juga Menkeu Sri Mulyani.
“Republik Indonesia ini sering kali gampang bereaksi dengan isu. Nanti ada isu baru yang menarik perhatian, saya haqul yaqin isu ini akan hilang. Mau percaya, nanti kita bisa lihat minggu depan setelah kita ini coba kita lihat,” kata Johan Budi dalam rapat itu.
“Apalagi sekarang ada isu capres-capresan. Saya takutnya isu ini bisa juga dipakai sebagai komoditi menaikkan pamor seseorang atau menurunkan pamor seseorang. Nah ini jangan sampai gitu,” lanjut Johan Budi.
Johan Budi mengingatkan kepada sesama rekan Komisi III DPR agar mengawal kasus Rp 349 triliun tidak terhenti sampai hari ini.
“Saya ingatkan juga ke teman-teman komisi III jangan berhenti pada rapat hari ini saja. Nanti kalau dibentuk satgas atau apapun saya percaya penuh kepada Pak Mahfud,” kata Johan Budi.
“Saya akan selalu ingatkan nanti lagi kita rapat dengan Kapolri, KPK, mungkin kita bisa titipkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita pastikan apa yang diserahkan oleh PPATK itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” imbuhnya. (Kds)
