BERITABUANA.CO, JAKARTA- Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji ikut memberikan komentarnya terkait polemik
UU Ciptaker Ditolak, Fahri Hamzah Ajak Menko Polhukam Introspeksi
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah kritik Menko Polhukam, Mahfud MD yang mengatakan bahwa pemerintah akan
PLN Berikan Layanan Khusus Premium di Perbatasan RI – Timor Leste
BERITABUANA.CO, KUPANG – PLN berikan pelayanan khusus premium di perbatasan RI-Timor Leste, tepatnya di Atambua Kabupaten Belu. Dan RSUD Mgr. Gabriel Manek,
Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono: Masuknya Perhutanan Sosial di UU Ciptaker, Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Masuknya Perhutanan Sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), atau yang biasa disebut UU Omnibus Law, merupakan wujud nyata
Aksi Tolak UU Ciptaker Berujung Anarki, Ini Saran Fahri Hamzah ke Pemerintah
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Mantan Anggota DPR Fahri Hamzah berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma’ruf Amin bisa mengambil ‘pelajaran besar’ dari
Polda Metro Amankan 1.000 Orang Dari Kelompok Anarko Dalang Kerusuhan Unjuk Rasa Tolak UU Ciptaker
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Polda Metro mengamankan Hampir 1.000 orang kelompok Anarko terkait aksi menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) hingga
KMI Sayangkan Aksi Tolak UU Cipta Kerja Berujung Anarkis
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Massa aksi unjuk rasa gabungan buruh, aktivis HAM, dan lingkungan, elemen mahasiswa serta gerakan prodemokrasi, menolak Undang-Undang Omnibus Law
Menteri LHK, Siti Nurbaya: UU Omnibus Law untuk Penciptaan Lapangan Kerja
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) yang dikenal sebagai UU Omnibus Law, sangat penting, selain sesuai dengan tujuan utamanya untuk
Jangan Adu Polri dengan Buruh dan Mahasiswa, IPW: Jokowi Harus Hanguskan UU Ciptaker dengan Perppu
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Jokowi jangan membiarkan aparat Polri berbenturan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat. Sebab aksi demo menolak Omnibus Law UU
Program PKK NTT Peroleh Sertifikasi ISO 9001:2015
BERITABUANA.CO, KUPANG – Di Indonesia hanya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTT, yang programnya mendapat sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015
No More Posts Available.
No more pages to load.