BERITABUANA. CO, JAKARTA – Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Disdik Kabupaten Bone terkait kasus pemecatan pemecatan guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Koordinasi untuk tujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut.
“Kami akan mencari solusi terbaik, terkait kejadian tersebut, ” kata Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril, Jumat (12/2/2021).
Dia jelaskan bahwa kedua belah pihak akan mencari jalan tengah untuk solusi permasalahan dengan tetap mengedepankan musyawarah.
Rencananya Disdik Kabupaten Bone dengan Kepala SDN 169 Sadar dan guru honorer bernama Hervina akan melakukan musyawarah, melakukan klarifikasi, dan mencari solusi terbaik, pada Senin (15/2/2021).
Sedang Kemendikbud akan terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan untuk memastikan kejadian ini terselesaikan dengan keputusan yang baik untuk semua pihak.
Sebagai solusi, Kemendikbud juga menawarkan lowongan bagi guru honorer segala usia untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Hal ini akan menjawab persoalan kesejahteraan guru honorer. Selain itu, pada manajemen PPPK, terdapat pasal pemutusan hubungan perjanjian kerja yang sudah diatur dan ada prosedurnya sehingga bisa memberikan perlindungan kerja kepada guru,” tegas Iwan saat kunjungan kerja di Kota Sorong. (Kds)
