BERITABUANA.CO, JAKARTA – Narasi perluasan pengajaran bahasa asing di sekolah kembali menjadi perbincangan setelah Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pengajaran bahasa Prancis dan Portugis secara lebih luas di Indonesia.
Di tengah upaya memperkuat hubungan diplomatik dengan sejumlah negara mitra, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengingatkan agar kebijakan pendidikan nasional tetap berfokus pada kebutuhan utama peserta didik dan kesiapan sistem pendidikan.
“Sebaiknya, pemerintah menetapkan skala prioritas yang jelas dalam pengembangan kurikulum nasional dan tidak mengabaikan peningkatan kualitas pengajaran bahasa Inggris yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar dunia pendidikan Indonesia,” kata Bonnie dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
Wacana tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar bahasa Prancis dan Portugis dapat diajarkan lebih luas di sekolah-sekolah Indonesia. Gagasan itu disampaikan usai kunjungan kenegaraan ke Prancis dan Brasil dalam rangka memperkuat kerja sama diplomatik dan hubungan bilateral.
Bonnie menilai penguasaan bahasa Inggris masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi generasi muda Indonesia. Menurutnya, bahasa Inggris tetap memegang peran sentral sebagai bahasa internasional yang digunakan dalam dunia akademik, diplomasi, ilmu pengetahuan, serta bisnis global.
“Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional utama di dunia akademik, diplomasi, ilmu pengetahuan, dan bisnis global. Penguatan kualitas bahasa Inggris inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah,” kata Legislator dari Fraksi PDIP Perjuangan itu lagi.
Meski demikian, ia tidak menolak pengembangan pengajaran bahasa Prancis maupun Portugis. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus memiliki dasar perencanaan yang matang dan tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan hubungan diplomatik antarnegara.
Menurut Bonnie, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka tujuan strategis dari kebijakan tersebut, termasuk manfaat yang dapat diperoleh peserta didik dalam jangka panjang.
“Apakah untuk kepentingan diplomasi, pendidikan tinggi, hubungan ekonomi, atau penguatan kompetensi global siswa? Manfaat langsung bagi peserta didik harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap perubahan kurikulum,” ujarnya.
Selain mempertanyakan urgensi kebijakan, Bonnie juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus disiapkan pemerintah apabila pengajaran bahasa asing baru diperluas secara nasional.
Pertama, ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten dan tersertifikasi. Menurutnya, pemerintah harus memastikan jumlah guru bahasa Prancis dan Portugis mencukupi sebelum kebijakan diterapkan secara luas.
Kedua, kesiapan infrastruktur pembelajaran. Penyediaan buku ajar, pelatihan guru, pengembangan kurikulum, hingga sistem evaluasi membutuhkan dukungan anggaran yang tidak kecil.
Sejumlah pengamat pendidikan juga mengingatkan bahwa keberhasilan kurikulum tidak ditentukan oleh banyaknya mata pelajaran yang diajarkan, melainkan kualitas proses pembelajaran yang diterima siswa. Penambahan bahasa asing baru tanpa persiapan yang memadai berpotensi menambah beban belajar peserta didik dan beban kerja tenaga pendidik.
Sebagai alternatif, Bonnie mengusulkan agar bahasa asing tambahan seperti Prancis dan Portugis diterapkan melalui skema pilihan atau peminatan, bukan menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh siswa.
“Pembelajaran bahasa asing tambahan ini sebaiknya menggunakan skema pilihan atau peminatan saja. Dengan begitu, siswa dapat memilih bahasa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan akademik maupun rencana karier mereka di masa depan,” katanya. (Asim)
