BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan meningkatnya tuntutan terhadap kinerja pemerintah daerah, DPR RI mulai mengkaji berbagai persoalan mendasar yang dinilai memengaruhi kualitas pelayanan publik di daerah. Salah satunya melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang mempertemukan pemerintah pusat dengan kepala daerah untuk membahas skema remunerasi kepala daerah, sistem dana bagi hasil, hingga penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026), dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajarannya, para kepala dan wakil kepala daerah, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sejumlah kepala daerah mengikuti rapat secara langsung, sementara lainnya bergabung secara virtual melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir saat rapat berlangsung menegaskan forum tersebut memiliki arti strategis bagi hubungan pemerintah pusat dan daerah.
“Ini pertemuan penting,” kata Dasco.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan rapat tersebut sengaja digelar meski DPR tengah memasuki masa reses. Menurutnya, banyak persoalan daerah yang memerlukan perhatian segera sehingga tidak dapat menunggu masa sidang berikutnya.
“Kami memanggil karena kami ingin mendengar dan turut serta menyelesaikan persoalan yang penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah hari ini,” ujar Rifqi saat membuka rapat.
Tiga Isu Strategis Jadi Fokus Pembahasan
Rifqi mengungkapkan terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut. Pertama, evaluasi sistem remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, penataan sistem dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, upaya memperkuat pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Apkasi dan Apeksi yang selama ini aktif menyampaikan berbagai aspirasi pemerintah kabupaten dan kota kepada DPR RI.
Menurut Rifqi, forum kali ini secara khusus diprioritaskan untuk mendengar persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten dan kota. Sementara itu, pembahasan bersama para gubernur melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan dijadwalkan dalam rapat terpisah.
“Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten/kota dulu. Nanti gubernur akan kita carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain,” katanya.
DPR Siapkan Formula Penguatan Keuangan Daerah
Sebelumnya, Rifqi menegaskan kondisi ekonomi daerah memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, DPR memandang perlu membuka ruang dialog langsung dengan pemerintah daerah guna mencari solusi atas berbagai kendala fiskal yang dihadapi.
Komisi II DPR, kata dia, juga ingin memastikan hubungan pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan harmonis di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintahan harus mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu opsi yang akan dikaji DPR adalah penyempurnaan skema transfer ke daerah (TKD), termasuk kemungkinan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.
“Seperti apa nanti model perbantuannya, apakah per penambahan TKD, termasuk di dalamnya perluasan atau penambahan dana alokasi umum untuk sumber gaji PPPK daerahnya, dan seterusnya, akan kami bahas dan formulasikan,” ujar Rifqi.
DPR Ingin Aspirasi Daerah Jadi Dasar Perbaikan Kebijakan
Melalui rapat ini, Komisi II DPR RI berharap berbagai masukan dari pemerintah daerah dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan fiskal dan tata kelola hubungan pusat-daerah. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas keuangan daerah sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional. (Asim)
