BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperkuat langkah mitigasi secara komprehensif guna mengantisipasi ancaman fenomena El Nino 2026.
Upaya ini sangat krusial dilakukan sejak dini untuk meminimalisasi risiko bencana seperti kekeringan parah, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Danang, BMKG memiliki peran krusial dalam memberikan informasi akurat mengenai cuaca dan iklim agar masyarakat dapat melakukan antisipasi sejak dini.
“BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Danang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Legislator dapil Jawa Tengah III ini berpendapat bahwa fenomena El Nino 2026 berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan terhadap sektor pertanian, sumber daya air, hingga mobilitas transportasi. Terkait hal tersebut, ia menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat agar langkah mitigasi berjalan efektif.
“Mitigasi tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh daerah yang berpotensi terdampak telah memiliki peta risiko, rencana kontingensi, dan kesiapan sumber daya untuk menghadapi dampak El Nino,” tegas Politisi Fraksi Gerindra ini.
Danang berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak seirama agar dampak El Nino dapat diminimalisasi dengan optimal. “Kesiapan menghadapi bencana dan berbagai situasi sulit menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, khususnya pada sektor infrastruktur, transportasi, sumber daya air, dan keselamatan masyarakat,” tutupnya.
Pemerintah memperkuat mitigasi ancaman El Nino 2026 yang kini berstatus kategori kuat guna meminimalisasi risiko kekeringan ekstrem, krisis air bersih, kerusakan sektor pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah kesiapsiagaan ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan pemetaan risiko dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (jim)
