Soroti Sekolah Atap Runtuh Hingga WC Tak Layak, Prabowo Perintahkan Pendidikan Negeri Gratis Total

by
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Tangkapan layar YouTube PAN)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Potret buram dunia pendidikan nasional menjadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan kader PAN, ia membongkar masih banyaknya sekolah dengan atap ambruk, tanpa toilet layak, hingga nasib guru dan tenaga kesehatan yang belum sejahtera.

Hal itu ditegaskan Prabowo saat memberi sambutan di puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Presiden mengakui pemerintahannya dalam dua tahun terakhir lebih banyak diam dan bekerja, sampai dituding minim komunikasi. Menurutnya, rakyat sudah tidak bisa lagi menunggu janji.

“Anak-anak tidak bisa menunggu. Jembatan di desa-desa harus dibangun sekarang. Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh. Sekolah-sekolah nggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki,” tegas Prabowo.

Permasalahan tidak berhenti di infrastruktur. Prabowo juga menyoroti rendahnya kesejahteraan garda depan pelayanan publik. Ia menyebut perbaikan gaji guru, hakim, perawat, dan dokter adalah kunci untuk memutus rantai korupsi.

“Gaji-gaji guru harus diperbaiki, gaji-gaji hakim harus diperbaiki. Karena kita mau menghabiskan korupsi, kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli,” ujarnya.

Sebagai solusi konkret atas mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban rakyat, Prabowo mengumumkan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas). Targetnya satu: menghapus pungutan di semua jenjang pendidikan milik negara.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas, pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ungkapnya disambut tepuk tangan kader.

Lantas dari mana anggarannya? Prabowo memberikan jawaban menohok.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri,” pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. (Jil)