BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu, Kemenkeu memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota sudah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah. Sasarannya memantau berbagai aspek pelaksanaan program MBG.
“Jadi, bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Menkeu Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Dari laporan pantauan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik. Meski demikian, Kemenkeu masih menemukan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi itu nantinya akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.
“Secara umum sih bagus. Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya, tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus ke depan,” jelasnya.
Realisasi anggaran Program MBG hingga akhir triwulan II 2026 telah mencapai Rp101,1 triliun yang menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.
Purbaya akan bertemu dengan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan program MBG. Saat ini Sudaryono masih melakukan konsolidasi internal di BGN. (OSC).
