BERITABUANA.CO, JAKARTA – Krisis air dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata di kawasan Asia-Pasifik dinilai membutuhkan respons kolektif lintas negara. Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan bahwa penguatan kerja sama internasional menjadi langkah strategis untuk membangun ketahanan air sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim.
Menurut Rokhmin, persoalan seperti kelangkaan air, pencemaran lingkungan, hingga perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah sehingga tidak mungkin diselesaikan oleh satu negara secara sendiri-sendiri. Karena itu, kolaborasi regional perlu difokuskan pada solusi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kerja sama internasional harus diarahkan pada solusi yang nyata. Tantangan perubahan iklim, pencemaran, hingga krisis air membutuhkan sinergi melalui alih teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta investasi yang berkelanjutan,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu, Selasa (4/8/2026).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menilai forum kerja sama di kawasan Asia-Pasifik harus menjadi ruang untuk menyusun kebijakan bersama dalam pengelolaan sumber daya air. Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah, lembaga internasional, dan berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat kemampuan negara-negara menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
“Kolaborasi menjadi ajang penting untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi tantangan pengelolaan air di kawasan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rokhmin juga mengapresiasi kemajuan Republik Korea dalam pengembangan teknologi dan tata kelola sumber daya air. Menurutnya, pengalaman Korea dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam mempercepat transformasi pengelolaan air yang lebih modern dan berkelanjutan.
Ia pun menawarkan tiga bidang kerja sama prioritas antara Indonesia dan Korea Selatan, yakni pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, modernisasi sektor pertanian, serta penerapan teknologi desalinasi air laut berbasis energi surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil.
Menurut Rokhmin, pemanfaatan teknologi desalinasi berbasis energi terbarukan tidak hanya meningkatkan ketahanan air nasional, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan keenam mengenai akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
“Pemanfaatan desalinasi berbasis energi terbarukan akan memperkuat ketahanan air sekaligus mendukung SDGs tujuan keenam soal akses air bersih dan sanitasi layak,” jelasnya.
Selain menyampaikan gagasan strategis, Rokhmin mengungkapkan akan mengajukan sejumlah proposal proyek prioritas kepada Asian Water Council (AAWC). Proyek tersebut mencakup Integrated Water Safety Management in Citarum River, Wastewater Management for Jakarta Area, serta Integrated Irrigation Management System untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di kawasan Cirebon-Indramayu.
Ia berharap berbagai inisiatif tersebut dapat menjadi bagian dari kerja sama regional dalam memperkuat ketahanan air sekaligus mempercepat pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik.
“Air adalah fondasi kehidupan, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaannya harus menjadi agenda bersama antara parlemen, pemerintah, dunia usaha, kampus, dan masyarakat,” pungkasnya. (Asim)
