BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketika harga minyak mentah dunia bergerak turun, pemerintah memutuskan memangkas harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Agustus 2026. Bagi konsumen, keputusan itu berarti biaya pengisian kendaraan menjadi lebih ringan. Bagi pemerintah, langkah tersebut menjadi ujian apakah mekanisme penyesuaian harga energi benar-benar dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan sesaat.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, harga energi memiliki dampak langsung terhadap inflasi, biaya logistik, hingga aktivitas dunia usaha. Karena itu, setiap perubahan harga BBM tidak hanya dipandang sebagai keputusan bisnis, tetapi juga sinyal mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menurunkan harga BBM nonsubsidi merupakan bentuk respons pemerintah terhadap perubahan harga minyak dunia sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat.
Menurutnya, penyesuaian harga yang dilakukan terhadap produk Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga berjalan sesuai kondisi pasar.
“Penurunan harga Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo menjadi sinyal positif bahwa pemerintah menjalankan mekanisme penyesuaian harga secara transparan dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yulisman dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
Bagi DPR, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada konsumen, tetapi juga memperlihatkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlanjutan investasi sektor energi, dan ketahanan energi nasional.
Yulisman mengatakan, ketika harga minyak dunia mengalami penurunan, masyarakat semestinya ikut menikmati manfaat melalui harga BBM yang lebih rendah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional.
“Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, kepastian investasi, dan perlindungan terhadap masyarakat. Penurunan harga BBM nonsubsidi menunjukkan bahwa ketika harga minyak dunia menurun, pemerintah memastikan manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Efek Berantai
Penurunan harga BBM nonsubsidi diperkirakan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Biaya transportasi dan distribusi barang berpotensi turun, sehingga dapat membantu menekan biaya operasional pelaku usaha dan menjaga stabilitas harga barang di tingkat konsumen.
Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih menghadapi tekanan dari perlambatan global, efisiensi biaya logistik dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan daya saing industri nasional.
Yulisman menilai keberhasilan kebijakan energi tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menjamin ketersediaan pasokan, tetapi juga dari konsistensi menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Ia juga mendorong agar koordinasi antara pemerintah, BUMN sektor energi, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga setiap perubahan harga energi dapat dilakukan secara terukur, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar.
Bagi pemerintah, penurunan harga BBM nonsubsidi kali ini tidak sekadar berkaitan dengan angka di papan harga SPBU. Kebijakan tersebut menjadi indikator bahwa mekanisme penyesuaian harga mengikuti dinamika pasar benar-benar diterapkan ketika harga energi global melemah.
DPR berharap pendekatan serupa tetap dipertahankan pada periode mendatang sehingga kebijakan energi nasional tidak hanya menjaga ketahanan pasokan dan iklim investasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setiap kali kondisi pasar memungkinkan.
“Kami berharap kebijakan energi yang adaptif seperti ini terus dipertahankan. Ketika harga energi global bergerak turun, masyarakat perlu ikut merasakan manfaatnya, sementara ketahanan energi nasional dan iklim investasi tetap terjaga. Komisi XII DPR RI siap mengawal kebijakan tersebut agar berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Yulisman. (Asim)
